TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Terungkap, Nasib Diplomat RI Miris Gara-gara Anggaran Kurang

Anggota DPR sebut alokasi anggaran Kemenlu kurang

Rapat Badan Anggaran DPR RI, di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (13/6/2023). (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi I DPR RI dari fraksi Golkar, Nurul Arifin, mengatakan anggaran yang ditetapkan untuk Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) di 2024 sangat jauh dari yang diajukan. Kondisi itu membuat anggaran untuk para diplomat di luar negeri terbatas, bahkan kurang.

Menurut Nurul, banyak diplomat yang kesulitan selama menjalankan tugas di luar negeri karena kondisi tersebut.

"Ini membuat kami miris-miris. Karena ada juga permintaan sebetulnya dari diplomat-diplomat yang ada di luar negeri, terutama di Eropa, mereka itu kursnya lebih tinggi, daripada dolar AS. Seringkali mereka, jangankan untuk saving, untuk biaya harian saja mereka itu kekurangan. Seringkali mereka pun mencari penginapan yang murah, sewaan rumah yang murah. Seringkali tak ada furniture dan sebagainya," kata Nurul dalam rapat Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (13/6/2023).

1. Anggaran yang diajukan Kemenlu dipangkas nyaris 50 persen

(Ilustrasi Gedung Pancasila Kemenlu) www.kemlu.go.id

Nurul mengatakan alokasi anggaran untuk Kemenlu kurang memadai bahkan sejak tahun lalu. Bahkan, untuk APBN tahun 2024, anggaran yang diajukan hanya disetujui sekitar 50 persen.

"Usulan pagunya kemarin mencapai Rp16,059 triliun. Tapi demikian di komisi itu disetujuinya Rp8,689 sekian triliun. Namun walaupun demikian, kami melihat angka 16 itu berkurangnya jangan kebanyakan jadi 8. Karena naiknya juga tidak signifikan, dari tahun kemarin Rp1 triliun," ucap Nurul.

2. Anggota DPR minta anggaran buat Kemenlu ditingkatkan

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya, Nurul Arifin (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Menurut Nurul, anggaran untuk Kemenlu perlu ditingkatkan. Apalagi, dalam alokasi prioritas nasional, poin ke-7 ditetapkan anggaran sebesar Rp79,1 triliun untuk memperkuat stabilitas polhukamhan dan transformasi pelayanan publik. Menurutnya, prioritas itu harus mencakup kegiatan yang mewakili nama Indonesia di luar negeri.

"Kasihan para diplomat kita, seringkali mereka mau menyampaikan suara hatinya ke mana kalau bukan ke kita," ujar Nurul.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya