TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

AS Siap Bantu ASEAN Tekan Junta Militer Myanmar untuk Akhiri Krisis

AS baru beri bantuan kemanusiaan ke Myanmar 74 juta dolar

Menlu Amerika Serikat, Antony Blinken (Dok. Kementerian Luar Negeri RI)

Jakarta, IDN Times – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken, menyerukan dukungan atas Lima Poin Konsensus (5PC) ASEAN yang dikeluarkan untuk mengakhiri krisis Myanmar.

“Di Myanmar, kita harus menekan rezim militer untuk menghentikan kekerasan. (Juga) untuk mendukung kembalinya pemerintahan yang demokratis,” kata Blinken dalam ASEAN Post-Ministerial Conference with the United States di Jakarta, Jumat (14/7/2023).

Pada kesempatan itu, Blinken juga mengungkap bahwa Washington baru saja mengumumkan paket bantuan kemanusiaan terbaru untuk Myanmar senilai 74 juta dolar AS.

“Termasuk hampir 61 juta dolar AS untuk mendukung pengungsi Rohingya akibat kekerasan yang sedang berlangsung di Myanmar,” tambah Blinken.

Baca Juga: Menlu Retno: AS Memegang Kunci untuk Wujudkan Cita-cita ASEAN

1. Blinken soroti ancaman konflik lainnya

Pertemuan ASEAN Post-Ministerial Conference with The United States (Dok. Kementerian Luar Negeri)

Selain soal Myanmar, Blinken juga menyinggung soal program senjata pemusnah massal dan rudal balistik yang dikembangkan Korea Utara. Menurutnya, hal itu melanggar hukum internasional dan mengancam rezim non-proliferasi global.  

Tak ketinggalan, Blinken menyuarakan kebebasan navigasi di Laut China Selatan dan Laut China Timur, kawasan yang selama ini diklaim oleh Beijing berdasarkan rujukan historisnya.

“Kita juga harus menjaga stabilitas di Selat Taiwan,” kata Blinken.

2. Warga Asia Tenggara terdampak oleh agresi Rusia

Ilustrasi perang/konflik. (IDN Times/Aditya Pratama)

Isu lain yang disoroti AS pada pertemuan ini adalah agresi Rusia di Ukraina, yang dinilai melanggar prinsip inti Piagam PBB.

“Ini (perang) tidak hanya merugikan warga Ukraina, tetapi orang-orang di seluruh wilayah ini (Asia Tenggara) dan di seluruh dunia dengan memperburuk krisis pangan dan energi,” kata Blinken.

Baca Juga: Jokowi: ASEAN Tidak Boleh Jadi Proxy Negara Manapun

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya