Ancaman AS Kian Meningkat, Iran Nyatakan Siap Hadapi Perang

Protes di Iran dimulai di Teheran pada 28 Desember 2025, dipicu oleh memburuknya kondisi ekonomi, dan kemudian berkembang menjadi salah satu kerusuhan antipemerintah yang paling mematikan dalam sejarah Republik Islam. Kantor Berita Aktivis Hak Asasi Manusia (HRANA) yang berbasis di AS melaporkan bahwa hingga kini, sedikitnya 6.159 orang tewas akibat kerusuhan tersebut, termasuk 5.804 pengunjuk rasa, 92 anak-anak dan 214 orang yang berafiliasi dengan pemerintah.

Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan angka yang dilaporkan pemerintah Iran pekan lalu, yakni lebih dari 3.100 korban jiwa. Para pejabat mengatakan, sebagian besar korban merupakan personel keamanan atau warga yang diserang oleh pengunjuk rasa anarkis.

Merespons krisis di Iran, Presiden AS, Donald Trump, mengancam kemungkinan tindakan militer terhadap rezim para mullah tersebut. Namun, pejabat Iran memperingatkan bahwa setiap serangan AS akan dibalas dengan keras.

“Seperti yang dinyatakan oleh presiden (Masoud Pezeshkian), kami berduka atas semua orang yang kehilangan nyawa (dalam protes). Lebih dari 3 ribu kematian bukanlah angka yang kecil. Kami tidak akan melupakan pembunuhan brutal yang dilakukan terhadap pasukan keamanan kami. Kami bukanlah orang baru dalam masa-masa sulit seperti ini," kata Mohajerani.

Juru bicara pemerintah itu mengatakan krisis saat ini dapat diatasi dengan membangun dialog dengan rakyat dan mengakui tuntutan-tuntutan mereka yang sah. Pemerintah juga disebut telah mengadopsi pendekatan berbeda dalam menangani protes, termasuk dengan menggelar pertemuan dengan para pemimpin demonstrasi dan memberhentikan pejabat universitas yang mengambil sikap keras terhadap mahasiswa.

Mohajerani menambahkan bahwa penyelidikan terkait protes dan aksi kekerasan masih berlangsung, dan laporan mengenai hal tersebut akan dirilis dalam beberapa hari ke depan.

Mengenai pemadaman internet yang masih berlangsung di negara tersebut, ia menyebut keputusan yang berkaitan dengan ancaman keamanan diambil oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi.

“Presiden Pezeshkian mendukung pencabutan pembatasan akses internet, tapi mengingat situasi saat ini, dewan keamanan perlu mengambil keputusan terkait gangguan layanan," ujarnya.

Sementara itu, Pusat Angkatan Udara AS (AFCENT) akan menggelar latihan militer selama beberapa hari ke depan di Timur Tengah. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penguatan kehadiran militer AS di kawasan tersebut.

"Latihan tersebut akan memungkinkan para penerbang membuktikan bahwa mereka dapat menyebar, beroperasi, dan melancarkan sortie tempur dalam kondisi yang menantang—secara aman, presisi, dan bersama para mitra kami,” kata Letnan Jenderal Derek France, komandan AFCENT Komando Pusat AS sekaligus Komandan Komponen Udara Pasukan Gabungan, dikutip dari CNN.

Komando Pusat (CENTCOM) mengatakan latihan tersebut akan dilaksanakan dengan persetujuan dari negara-negara tuan rumah dan melalui koordinasi erat dengan otoritas penerbangan sipil maupun militer. Namun, negara-negara di kawasan, termasuk sekutu AS seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA), baru-baru ini menyatakan tidak akan mengizinkan wilayah udara mereka digunakan untuk tindakan militer apa pun terhadap Iran.