Anggaran PBB 2026 Turun Drastis, Efisiensi?

04 Des 2025, 10:09 WIB

Bagus Samudro

ilustrasi kantor PBB (pexels.com/Hugo Megalhaes)

Intinya sih...

Kondisi kas PBB memperburuk operasional organisasi
Anggaran kemanusiaan Palestina dipertahankan tanpa pemotongan
Pemotongan misi politik dan penghematan infrastruktur berlanjut

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memangkas anggaran reguler tahun 2026 setelah António Guterres mengumumkan penurunan tajam pada Senin (1/12/2025). Total alokasi turun menjadi sekitar 3,24 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp53,9 triliun, susut 577 juta dolar AS (setara Rp9,6 triliun) atau 15,1 persen dari tahun sebelumnya dalam upaya mendorong efisiensi melalui reformasi UN80.

Dilansir dari UN News, gelombang pemangkasan itu juga menghapus 2.681 posisi tetap yang mencakup 18,8 persen pegawai. Kebijakan tersebut dipicu krisis likuiditas, dengan tunggakan iuran negara anggota menembus 1,586 miliar dolar AS (setara Rp26,4 triliun). Dari total itu, 760 juta dolar AS (setara Rp12,6 triliun) berasal dari iuran 2024 yang belum dilunasi, sementara 877 juta dolar AS (setara Rp14,6 triliun) berasal dari kewajiban tahun berjalan. Hingga penutupan 2025, baru 145 dari 193 negara yang menyelesaikan pembayaran iuran.

1. Kondisi kas PBB memperburuk operasional organisasi

Bendera PBB (Denelson83, Zscout370 ve Madden, Public domain, via Wikimedia Commons)

PBB menyebut AS, Rusia, dan Meksiko sebagai penyumbang tunggakan terbesar, sedangkan China telah menyelesaikan iurannya pada akhir Oktober. Guterres menggambarkan kondisi keuangan organisasi sebagai yang paling lemah dalam beberapa tahun karena kas berada pada posisi rapuh dan tekanan ini akan terus terasa meski anggaran baru telah disahkan.

Akibat kekosongan kas, operasi PBB tetap berjalan di bawah batas anggaran 2025 meski efisiensi sudah ditekan maksimal. Guterres mengingatkan bahwa masalah pendanaan tak akan mereda tanpa pembayaran penuh dan tepat waktu dari negara anggota, yang selama ini memicu lemahnya kinerja lembaga.

2. Anggaran kemanusiaan Palestina dipertahankan tanpa pemotongan

ilustrasi bendera Palestina (pexels.com/Alfo Medeiros)

Walau penyesuaian berlaku luas, Guterres memastikan anggaran Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) tetap utuh.

“Saya membuat keputusan untuk membebaskan UNRWA dari pengurangan apa pun yang akan memiliki konsekuensi dramatis pada tulang punggung seluruh respons kemanusiaan di Gaza,” katanya, dikutip dari Al Jazeera.

Dana Akun Pembangunan serta program advokasi pembangunan Afrika juga tetap berada pada tingkat tahun sebelumnya sebagai bentuk perlindungan terhadap sektor yang dianggap sangat vital.

Guterres menyebut pilar pembangunan sebagai sektor yang mendapat pemotongan paling ringan karena program Afrika diprioritaskan, sementara fungsi pendukung dan unit belakang menerima pengurangan paling besar.

“Komitmen kami terhadap pembangunan adalah mutlak mendasar dan komitmen kami terhadap benua Afrika adalah mutlak mendasar,” tegasnya.

Krisis yang berlangsung telah membuat sekitar 18 persen posisi di PBB kosong, namun kekosongan ini tak terkait langsung dengan jabatan yang resmi dihapus dalam paket efisiensi.

3. Pemotongan misi politik dan penghematan infrastruktur berlanjut

ilustrasi penataan keuangan (pexels.com/Tima Miroshnichenko)

Anggaran untuk misi politik khusus pada 2026 ikut berkurang menjadi 543,6 juta dolar AS (setara Rp9 triliun), turun 149,5 juta dolar AS (setara Rp2,4 triliun). Penyesuaian dilakukan melalui penutupan sejumlah misi dan penyederhanaan operasi di berbagai lokasi, termasuk penggabungan sistem penggajian global serta pembentukan pusat administrasi bersama di New York dan Bangkok yang memindahkan sejumlah fungsi ke wilayah berbiaya lebih rendah.

Sejak 2017, penutupan kantor di kawasan termahal New York telah menghemat 126 juta dolar AS (setara Rp2,1 triliun), dan dua kontrak sewa tambahan akan habis sebelum akhir 2027. Kebijakan ini diharapkan menambah penghematan tahunan sebesar 24,5 juta dolar AS (setara Rp408 miliar) mulai 2029. Biaya tunggal untuk pemisahan serta relokasi pegawai diperkirakan mencapai 5,4 juta dolar AS (setara Rp89,9 miliar), sebagian dibantu program keluar sukarela yang mencegah PHK meluas.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.