London, IDN Times - Seperti beberapa negara lain, Inggris saat ini tengah mempertimbangkan untuk membuat paspor vaksin COVID-19 menjadi wajib digunakan agar dapat membantu membuka ekonomi dan mencabut pembatasan lockdown.
Tetapi, lebih dari 70 anggota parlemen dan juga kelompok HAM di Inggris justru menolak dengan serentak langkah tersebut dengan keras. Apa alasan dibaliknya?
Menurut pernyataan yang disampaikan oleh para legislator pada hari Jum'at kemarin (2/04), penggunaan dari paspor vaksin COVID-19 dalam layanan umum, bisnis dan pekerjaan, dinilai dapat mendatangkan diskriminasi dan penindasan terhadap individu.
Hal itu dianggap sebagai langkah otoriter yang terlalu jauh karena paspor vaksin dinilai dapat menciptakan upaya dalam memecah belah komunitas, dimana segala aktivitas mulai dari yang paling ringan akan membutuhkan ijin. "Memiliki paspor untuk bepergian ke luar negeri itu adalah hak istimewa, bahkan kemewahan, tetapi partisipasi dalam kehidupan komunitas lokal adalah hak fundamental," kata politikus dan aktivis HAM, Baroness Chakrabarti, kepada program Today BBC Radio 4. Ia menambahkan bahwa gagasan paspor vaksin akan memperkenalkan sitem 'dua antrian'. Baik ketika ingin pergi ke bioskop atau melihat pertandingan sepak bola, akan selalu ada pos pemeriksaan sertifikat vaksin dan hal itu bukanlah yang diinginkan oleh warga Inggris.
Paspor vaksin juga dinilai akan menyebabkan kekuasan tertentu bagi pihak kepolisian atau atasan di kantor dan bisa saja disalah gunakan untuk hal yang tidak bermoral. Risikonya pun disebut tidak sebanding karena dapat menciptakan elemen kelas bawah bagi orang yang tidak divaksinasi. Padahal, masih banyak orang yang memilih untuk tidak vaksin karena alasan medis. "Itu adalah pelanggaran kebebasan sipil yang besar," ujar anggota parlemen lainnya.
Pemerintah Inggris hingga kini masih mengatakan belum ada keputusan akhir terkait paspor vaksin COVID-19 tersebut. Tetapi, Daily Telegraph melaporkan bahwa serangkaian uji coba sedang direncanakan akan mulai diterapkan di beberapa tempat. Tidak hanya untuk perjalanan internasional, pemerintah Inggris sedang mempertimbangkan penggunaan paspor tersebut untuk akses di fasilitas umum seperti pub atau tempat olahraga. Sejumlah negara di dunia kabarnya juga sedang melakukan peninjauan mengenai keefektifannya dalam membantu membuka kembali ekonomi negara.
Meski terdapat banyak penentangan, PM Boris Jonhson pada Jum'at kemarin (2/04) disebut semakin memberikan indikasi jelas bahwa pemerintah akan tetap melanjutkan rencana tersebut. Menurutnya, paspor dapat membuat berjalannya bisnis lebih lancar dan percaya diri bila mengetahui apakah seseorang yang terlibat telah terinfeksi, vaksinasi, atau menjalani tes COVID-19. “Jadi, ketiga hal yang bekerja bersama itu, saya pikir, akan berguna bagi kita untuk melangkah maju,” kata Johnson.
Sementara itu, lebih dari 31 juta orang di Inggris telah menerima vaksin pertama mereka dan menjadi yang tercepat di Eropa.
Tetapi, BBC melaporkan pada Jum'at (2/04) kemarin, bahwa telah ada tujuh orang yang meninggal karena pembekuan darah yang tidak biasa usai mendapatkan vaksin AstraZeneca. Masih belum jelas apakah itu hanya kebetulan atau efek samping asli dari vaksin. Namun, hal itu terlanjur menyebabkan kekhawatiran di negara-negara lain seperti Jerman, Prancis, Belanda dan Kanada, yang kini mulai membatasi penggunaan vaksin bagi usia tertentu.