AS dan Inggris Masukkan 2 Perusahaan Myanmar ke Daftar Hitam
Washington DC, IDN Times - Konflik yang terus berkembang di Myanmar belum menemui titik terang. Hingga saat ini aksi demonstrasi menolak kudeta militer masih terus terjadi. Tindakan keras yang dilakukan oleh pasukan keamanan kepada demonstran juga terus meningkat.
Pada hari Kamis (25/3), pemerintah Amerika Serikat dan Inggris meningkatkan sanksi mereka kepada orang-orang atau perusahaan yang dianggap memiliki hubungan dekat dengan militer, dan perusahaannya dikendalikan oleh militer. Amerika Serikat dan Inggris memasukkan mereka ke dalam daftar hitam.
1. Dua perusahaan Myanmar yang masuk dalam daftar hitam
Pemerintah Amerika Serikat terus memberikan tekanan atas tindakan berlebihan yang dilakukan oleh pasukan keamanan pemerintahan junta militer yang melakukan kudeta. Tindakan berlebihan tersebut telah membuat ratusan demonstran tewas mengenaskan.
Tekanan terbaru yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat adalah memasukkan dua perusahaan Myanmar ke dalam daftar hitam dan memberikan sanksi kepada mereka.
Melansir dari kantor berita Reuters, ada dua perusahaan Myanmar yang masuk dalam daftar hitam Amerika Serikat. Dua perusahaan itu adalah Myanmar Economic Holdings Public Company Ltd (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation Ltd (MEC).
Dua entitas perusahaan tersebut dinilai adalah perusahaan yang mengendalikan sebagian besar ekonomi di Myanmar.
Ingris juga ikut memberikan tekanannya kepada Myanmar. Namun pemerintah Inggris hanya memasukan Myanmar Economic Holdings Public Company Ltd (MEHL) dalam daftar hitamnya.
Ned Price, juru bicara Kementrian Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan “tindakan yang menjijikkan dan brutal terhadap anak-anak ini, salah satunya berusia tujuh tahun yang ditembak dan dibunuh di rumahnya saat duduk di pangkuan ayahnya, selanjutnya menunjukkan sifat mengerikan dari serangan rezim militer Burma (Myanmar) terhadap rakyatnya sendiri.”
2. Larangan melakukan transaksi apa pun dengan perusahaan yang masuk daftar hitam
Tindakan Amerika Serikat terhadap dua entitas perusahaan Myanmar yang memasukkan mereka ke dalam daftar hitam adalah tindakan yang sejauh ini dianggap akan berdampak paling signifikan. Dua perusahaan tersebut menguasi perdagangan lintas produk dari mulai bir dan rokok hingga telekomunikasi, ban, pertambangan, dan real estate.
Melansir dari laman Straits Times, Antony Blinken, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan "dengan menunjuk entitas ini, Amerika Serikat dan Inggris telah menunjukkan bahwa kami akan menindaklanjuti janji pertanggungjawaban atas kudeta dan kekerasan yang menjijikkan dan pelanggaran lainnya yang telah kami lihat dalam beberapa pekan terakhir," katanya.
Dengan memasukkan dua perusahaan tersebut ke dalam daftar hitam, maka pemerintah Amerika Serikat melarang semua transaksi apa pun dengan perusahaan tersebut. Semua perusahaan Amerika Serikat dan warganya dilarang melakukan aktivitas jual beli atau perdagangan dengan MEHL dan MEC.
Militer Myanmar memiliki pengaruh dan dominasi yang kuat dalam ekonomi di negara tersebut. Meski sistem demokrasi telah berjalan selama setidaknya satu dekade sebelum akhirnya mereka kembali lagi melakukan kudeta, tapi militer masih banyak mengendalikan ekonomi.
MEHL sendiri misalnya. Perusahaan itu didirikan pada bulan April 1990 oleh Departemen Pertahanan Myanmar untuk "menyediakan kesejahteraan ekonomi bagi tentara, veteran perang, dan rakyat Burma, serta untuk mendukung pembangunan ekonomi negara." Perusahaan MEHL melambangkan jangkauan dan luasnya dominasi militer atas ekonomi Myanmar.
3. Sanksi terhadap perusahaan yang dikendalikan militer dianggap belum cukup
Tindakan Amerika Serikat dan Inggris yang memasukkan dua perusahaan yang dikendalikan oleh militer Myanmar memang dianggap sebagai tindakan yang dinilai signifikan. Itu karena perusahaan tersebut menguasai sebagian besar ekonomi Myanmar.
Namun, para analis dan pemerhati di Myanmar menganggap bahwa tindakan Amerika Serikat dan Inggris belum cukup untuk memberikan tekanan. Saat ini, Myanmar masih memiliki sumber daya gas dan minyak yang mengambil porsi besar keuntungan untuk kelompok militer.
Melansir dari laman Myanmar Now, aktivis menyambut baik langkah AS dan Inggris tetapi mengatakan harus ada tindakan baru untuk memastikan perusahaan minyak asing dengan kepentingan gas alam di Myanmar, seperti Chevron, tidak diizinkan mendanai rezim.
Perusahaan minyak raksasa lainnya, termasuk Total Prancis, Posco Korea Selatan, dan Petronas Malaysia juga mendapatkan tekanan.
Para aktivis dari Justice for Myanmar bulan lalu mengatakan bahwa pembayaran dari Total kemungkinan akan menjadi sumber pendapatan pajak terbesar bagi rezim tersebut.
"AS juga harus menjatuhkan sanksi untuk mencegah Chevron membayar pendapatan gas kepada militer," kata Anna Roberts, Direktur Eksekutif Burma Campaign di Inggris.
