Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Antisipasi Krisis Global, ASEAN Wacanakan Stok BBM Bersama
Presiden Prabowo Subianto hadiri pembukaan KTT ke-48 ASEAN di Filipina, Jumat (8/5/2026) (dok. Sekretariat Presiden)
  • Negara-negara ASEAN membahas pembentukan cadangan BBM regional untuk menghadapi potensi krisis energi global akibat konflik di Timur Tengah dan gangguan jalur perdagangan seperti Selat Hormuz.
  • ASEAN sepakat mempercepat ratifikasi kerja sama energi dan perdagangan, termasuk perjanjian keamanan minyak-gas serta penguatan jaringan listrik regional guna meningkatkan ketahanan energi kawasan.
  • Konflik politik Myanmar tetap menjadi isu berat dalam KTT ASEAN, dengan penekanan pada perlunya kemajuan nyata dalam implementasi Konsensus Lima Poin untuk memulihkan stabilitas negara tersebut.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) mulai membahas kemungkinan membentuk cadangan bahan bakar minyak (BBM) regional di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap krisis energi global akibat perang di Timur Tengah. Wacana itu mencuat dalam KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina beberapa hari lalu.

Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong mengatakan, ide mengenai stok energi bersama masih berada pada tahap awal pembahasan. Namun menurutnya, usulan tersebut mulai mendapat perhatian setelah gangguan rantai pasok energi akibat penutupan Selat Hormuz.

“Jadi pertanyaannya, apakah kita bisa melakukan sesuatu yang serupa untuk energi, baik di dalam ASEAN maupun bersama mitra eksternal,” ujar Wong kepada wartawan di Cebu, dikutip dari Channel News Asia, Sabtu (9/5/2026).

Wong menjelaskan, ASEAN sebenarnya telah memiliki skema cadangan beras darurat bersama China, Jepang, dan Korea Selatan melalui ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve. Skema itu memungkinkan distribusi cepat saat terjadi bencana tanpa mengganggu harga pasar.

Di tengah ancaman gangguan pasokan minyak dunia, ASEAN kini mulai melihat kemungkinan menerapkan mekanisme serupa untuk sektor energi. Pembahasan itu muncul ketika negara-negara Asia Tenggara menghadapi tekanan kenaikan harga energi dan ancaman kelangkaan pasokan.

1. ASEAN mulai kaji skema cadangan energi bersama

Presiden Prabowo Subianto hadiri pembukaan KTT ke-48 ASEAN di Filipina, Jumat (8/5/2026) (dok. Sekretariat Presiden)

Wong mengatakan, pembahasan mengenai stok BBM regional baru dilakukan secara singkat di antara para pemimpin ASEAN dan belum memiliki bentuk yang rinci.

“Itu adalah ide yang dibahas secara singkat di antara para pemimpin, tetapi belum dirumuskan sepenuhnya,” kata Wong.

Menurut dia, pembahasan lebih lanjut akan dilakukan oleh para menteri terkait apabila negara-negara anggota menunjukkan minat terhadap gagasan tersebut. Diskusi diperkirakan berlanjut dalam KTT ASEAN berikutnya di Manila pada November 2026 mendatang hingga saat Singapura menjadi ketua ASEAN tahun depan.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr juga mengungkapkan, para pemimpin ASEAN telah membahas mekanisme pembentukan reservoir atau cadangan berbagai jenis bahan bakar yang dapat dibagi di antara negara anggota.

“Situasi saat ini sangat berbeda bagi tiap negara. Ada negara yang memiliki surplus jenis bahan bakar tertentu. Negara lain mengalami kekurangan, dan kami mencoba menyeimbangkannya,” ujar Marcos.

Ia mengatakan, mekanisme tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pasokan darurat apabila konflik global kembali mengganggu jalur perdagangan internasional seperti Selat Hormuz.

“Ketika perang terjadi dan jalur perdagangan seperti Selat Hormuz ditutup beserta semua dampaknya, kita memiliki tempat untuk segera mendapatkan pasokan darurat,” kata Marcos.

2. ASEAN dorong ratifikasi kerja sama energi dan perdagangan

Para pemimpin di KTT ke-48 ASEAN. (Dok. Youtube SetPres)

Selain membahas cadangan energi regional, ASEAN juga mendorong percepatan ratifikasi sejumlah perjanjian penting terkait ketahanan energi dan perdagangan kawasan.

Wong mengatakan, terdapat konsensus yang jelas di antara negara anggota untuk segera meratifikasi kesepakatan keamanan minyak dan gas yang memungkinkan negara-negara ASEAN saling mendukung ketika terjadi gangguan pasokan energi.

“Tentu setiap negara memiliki jadwal domestik masing-masing, tetapi kami berharap semua pihak dapat melakukannya secepat mungkin,” ujarnya.

Dalam sesi pleno KTT ASEAN, Wong juga menyerukan percepatan pemberlakuan ASEAN Trade in Goods Agreement versi terbaru yang ditandatangani pada Oktober 2025.

Perjanjian tersebut memuat ketentuan krisis dan komitmen perdagangan barang-barang penting, termasuk pengurangan hambatan non-tarif perdagangan pangan serta pertukaran informasi keamanan pangan. ASEAN juga terus membahas percepatan pembangunan jaringan listrik regional atau ASEAN Power Grid guna memperkuat ketahanan energi kawasan di tengah ketidakpastian global.

Krisis di Timur Tengah yang memicu penutupan Selat Hormuz membuat negara-negara Asia Tenggara mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman terganggunya pasokan minyak dan energi.

3. Myanmar masih jadi persoalan berat ASEAN

bendera Myanmar (Pexels.com/Gu Bra)

Di luar isu energi, konflik politik Myanmar juga kembali menjadi sorotan dalam KTT ASEAN di Cebu. Wong menyebut, situasi di Myanmar sebagai persoalan yang kompleks dan sangat sulit.

Sebelumnya, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengatakan, banyak negara ASEAN menyampaikan frustrasi terhadap minimnya kemajuan dalam menormalkan situasi di Myanmar. Menanggapi hal itu, Wong mengatakan ASEAN masih membutuhkan lebih banyak perkembangan terkait implementasi Five-Point Consensus atau Konsensus Lima Poin ASEAN (5PC).

“Ada perkembangan baru-baru ini, tetapi masih banyak yang harus dilakukan,” ujar Wong.

Konsensus Lima Poin merupakan rencana ASEAN untuk menangani krisis politik dan kemanusiaan di Myanmar setelah kudeta militer 2021. Namun hingga kini implementasinya masih berjalan lambat.

Wong mengatakan, penyelesaian konflik Myanmar membutuhkan dialog yang inklusif dan konstruktif dengan seluruh pihak terkait di dalam negeri tersebut.

“Itu tidak bisa dipaksakan oleh pihak luar mana pun, jadi kita harus bersabar,” katanya.

Meski demikian, Wong menegaskan, ASEAN tidak akan bersikap pasif dan tetap akan terus berkomunikasi dengan otoritas Myanmar sambil mendorong langkah-langkah konkret secara bertahap.

Editorial Team