Apa itu UNRWA dan Mengapa Israel Melarangnya Beroperasi?

UNRWA atau United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees dibentuk oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1949. Dilansir BBC, lembaga ini didirikan untuk membantu sekitar 700 ribu pengungsi Palestina yang terpaksa meninggalkan rumah mereka setelah pembentukan negara Israel.

UNRWA mulai beroperasi pada 1 Mei 1950. Sejak saat itu, badan ini telah membantu beberapa generasi pengungsi yang banyak di antaranya masih tinggal di kamp-kamp pengungsian.

Di Gaza, UNRWA mengoperasikan infrastruktur vital termasuk hampir 300 sekolah dasar dan 144 pusat kesehatan yang melayani 8,5 juta kunjungan pasien per tahun. Dilansir The New York Times, badan ini mempekerjakan sekitar 13 ribu staf lokal dan 3.300 tenaga kesehatan. Angka ini menjadikannya sebagai salah satu pemberi kerja terbesar di sektor kesehatan Palestina. 

UNRWA tidak hanya menyalurkan bantuan pangan dan kesehatan, tetapi juga menjalankan program pemberdayaan ekonomi. Lembaga ini mengoperasikan program keuangan mikro dan mendukung pengungsi Palestina yang ingin  berpenghasilan. UNRWA juga mengelola program pelatihan keterampilan, baik vokasi maupun profesional, untuk meningkatkan kemandirian pengungsi.

Program sosial UNRWA mencakup berbagai skema mulai dari membantu perempuan memasuki dunia kerja hingga mendukung penyandang disabilitas. UNRWA melatih perempuan dalam kerajinan tradisional, menjahit, merajut, dan menyulam sebagai upaya pemberdayaan ekonomi. Mereka juga menjalankan pusat rehabilitasi fisik untuk warga Palestina yang terluka atau hidup dengan disabilitas. 

Israel telah lama mengkritik keberadaan UNRWA dan menentang operasinya. Dilansir BBC, pemerintah Israel menganggap badan PBB ini melanggengkan konflik dengan memungkinkan status pengungsi Palestina diwariskan ke generasi berikutnya. Mereka menilai hal ini mendorong harapan warga Palestina untuk kembali ke wilayah yang kini menjadi bagian Israel.

Ketegangan memuncak setelah serangan Hamas 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 warga Israel. Militer Israel menuduh lebih dari 450 staf UNRWA terlibat dalam serangan tersebut. Tuduhan ini menyebabkan 16 negara Barat, termasuk Amerika Serikat, Austria, Jerman, dan Jepang, menghentikan sementara pendanaan mereka untuk UNRWA.

Israel juga mengkritik keras materi pendidikan yang digunakan UNRWA. Pada 2022, pengawas Israel melaporkan bahwa materi pendidikan di sekolah UNRWA mengandung konten yang menjelekkan Israel. Komisi Eropa mengklaim adanya materi antisemit dalam buku pelajaran yang digunakan, termasuk hasutan untuk kekerasan.

Anggota parlemen Israel, Dan Illouz, menyebut undang-undang pelarangan UNRWA sebagai langkah bersejarah dan tindakan krusial untuk melawan teror. Menurutnya, UNRWA bukan organisasi kemanusiaan murni karena telah bekerja sama dengan Hamas. Pandangan semacam ini juga juga tersebar luas di kalangan masyarakat Israel.

Larangan yang akan berlaku dalam 90 hari ini berisiko melumpuhkan sistem distribusi bantuan ke Gaza. Undang-undang tersebut melarang kontak antara pejabat Israel dengan staf UNRWA dan mencabut hak istimewa serta kekebalan hukum yang biasa diberikan kepada badan-badan PBB. Hal ini akan membuat UNRWA kesulitan memindahkan bantuan melalui wilayah Israel yang mengontrol akses ke Gaza.

Direktur UNRWA, William Deere mengatakan, larangan berinteraksi dengan pejabat Israel akan membuat hampir mustahil bagi staf mereka untuk beroperasi. Staf internasional tidak akan bisa mendapatkan visa dan pergerakan di Gaza akan berisiko diserang.

Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia PBB (WFP), Cindy McCain, memperingatkan bahwa tanpa kehadiran UNRWA di Gaza, lembaga bantuan lain tidak akan mampu mendistribusikan bantuan penting. McCain menyatakan, UNRWA memiliki jaringan kontak dan kemampuan yang tidak dimiliki lembaga lain. Ia menyebut, tidak ada alternatif untuk jaringan staf dan logistik UNRWA yang telah terbangun selama puluhan tahun.

"Mereka (UNRWA) yang melakukan semua pekerjaan di lapangan. Kami tidak memiliki kontak dan kemampuan memadai karena situasi yang sangat sulit di sana," ujarnya.

Meskipun Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan bantuan kemanusiaan akan tetap tersedia di Gaza, banyak pihak skeptis. Amerika Serikat dan sekutunya mengkritik keras undang-undang ini karena dapat memperburuk krisis kemanusiaan. Amnesty International bahkan menyebut larangan ini sebagai hukuman mati bagi warga sipil Gaza yang bergantung pada bantuan UNRWA untuk bertahan hidup.