Apa Perbedaan Supreme Leader dan Presiden di Iran?

Melansir BBC Persian, konsep Velayat-e Faqih (Perwalian Ahli Hukum Islam) menempatkan seorang ulama terkemuka sebagai wali tertinggi negara selama era kegaiban Imam Mahdi dalam keyakinan Syiah. Supreme leader berwenang mengendalikan angkatan bersenjata, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), lembaga kehakiman, serta media dan penyiaran negara. Ia pula yang menetapkan arah besar kebijakan luar negeri Iran, termasuk program nuklir dan hubungan dengan negara-negara Barat.

Melansir Al Jazeera, supreme leader memiliki hak veto tidak langsung atas hampir semua kebijakan strategis negara melalui lembaga-lembaga yang berada di bawah kendalinya. Berbeda dari presiden, supreme leader tidak dipilih melalui pemilu rakyat. Ia dipilih oleh Majelis Ahli, sebuah dewan yang terdiri dari 88 ulama senior, dan menjabat seumur hidup.

Kini, posisi tersebut dipegang oleh Mojtaba Khamenei, putra dari pemimpin sebelumnya, Ali Khamenei, yang resmi ditunjuk pada 8 Maret 2026. Mojtaba Khamenei tidak pernah maju dalam pemilu apapun, namun selama puluhan tahun memang dikenal sebagai figur yang berpengaruh di lingkaran dalam sang ayah dengan hubungan erat ke IRGC.

Presiden Iran adalah kepala pemerintahan yang bertanggung jawab atas urusan eksekutif sehari-hari: mengelola kabinet, mengusulkan anggaran negra, serta menjalankan kebijakan domestik di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Melansir The Guardian, presiden Iran memimpin rapat kabinet dan bertanggung jawab langsung atas implementasi undang-undang yang disahkan parlemen.

Presiden dipilih langsung oleh rakyat setiap empat tahun sekali dan dapat menjabat maksimal dua periode. Namun sebelum nama mereka muncul di surat suara, semua kandidat harus mendapat persetujuan dari Dewan Wali. Itu adalah sebuah badan yang terdiri dari enam ahli hukum Islam yang ditunjuk langsung oleh supreme leader dan enam hakim yang direkomendasikan oleh kepala kehakiman.

Melansir Council on Foreign Relations, proses seleksi kandidat oleh Dewan Wali kerap menggugurkan calon reformis atau moderat, sehingga pilihan yang tersedia bagi pemilih sudah terlebih dahulu disaring secara ideologis.

Presiden Iran saat ini adalah Masoud Pezeshkian, seorang dokter bedah jantung yang memenangkan pemilihan pada Juli 2024 dengan mengusung platform moderat. Meski berjanji memperbaiki hubungan Iran dengan dunia internasional, ruang geraknya dalam kebijakan besar tetap dibatasi oleh garis yang ditetapkan supreme leader. Banyak analis menilai kemampuan Pezeshkian mendorong agenda moderatnya sangat bergantung pada toleransi dari supreme leader, bukan semata mandat dari pemilihnya.

Dalam konstitusi Iran, supreme leader secara eksplisit berada di atas presiden. Pasal 110 secara gamblang menguraikan kewenangannya yang mencakup penetapan kebijakan umum negara, pengawasan atas pelaksanaannya, hingga kekuasaan untuk memecat presiden melalui mekanisme tertentu.

Melansir Atlantic Council, tidak ada satu pun keputusan strategis besar Iran, dari negosiasi nuklir hingga kebijakan kawasan di Timur Tengah, yang dapat berjalan tanpa restu supreme leader. Perbandingan sederhananya: jika di banyak negara terdapat pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan, di Iran supreme leader menjalankan keduanya secara de facto. Presiden hanya mengelola operasional negara dalam koridor yang sudah ditentukan oleh sang pemimpin tertinggi.

Melansir Foreign Policy, sejumlah presiden Iran yang pernah mencoba mendorong agenda berbeda dari supreme leader, seperti Mohammad Khatami di era reformasi, pada akhirnya menghadapi jalan buntu karena kalah wewenang secara struktural.

Memahami perbedaan antara supreme leader dan presiden di Iran penting untuk membaca dinamika politik negeri tersebut secara utuh. Pergantian supreme leader kepada Mojtaba Khamenei menandai babak baru dalam sejarah Republik Islam Iran. Namun satu hal tidak berubah: dalam sistem ini, presiden boleh berganti, tapi kendali sesungguhnya selalu ada di tangan satu orang.