Apa Presiden Prabowo Bakal Bahas Demo RI dan Tuntutan 17+8 di PBB?

Pertanyaan tersebut IDN Times tanyakan bukan tanpa sebab. Juru bicara Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR) Ravina Shamdasani, menyampaikan keprihatinan atas kekerasan yang terjadi dalam konteks demonstrasi nasional di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan pada 2 September 2025, usai demo berujung anarki di Jakarta, dan sejumlah kota lain.

Ia menekankan pentingnya dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk merespons aspirasi publik. “Kami menekankan pentingnya dialog untuk menjawab keresahan masyarakat. Media juga harus diizinkan melaporkan peristiwa secara bebas dan independen,” ujar Shamdasani dalam video pernyataannya di website resmi OHCHR, yang merupakan badan resmi yang mengurus HAM di bawah PBB.

Mereka menegaskan, Pemerintah Indonesia wajib menghormati hak masyarakat untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat secara damai dengan tetap menjaga ketertiban sesuai standar hukum internasional.

“Pihak berwenang harus menjunjung hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi, sembari menjaga ketertiban sesuai norma dan standar internasional terkait pengelolaan demonstrasi,” kata Shamdasani.

Menurut OHCHR, semua aparat keamanan, termasuk militer yang diturunkan dalam operasi penegakan hukum, harus mematuhi prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api.

Sebelumnya, dalam press briefing, yang dilakukan di ruang Palapa Kementerian Luar Negeri RI, Kamis (11/9/2025), Tri memberi kisi-kisi tentang isu-isu prioritas yang akan dibahas presiden dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB. Pasalnya, ia tidak bisa membocorkan isi dari pidato tersebut.

“Yang menonjol adalah dinamika global, khususnya serangan terhadap negara berdaulat, seperti yang baru-baru ini dialami Qatar. Isu Palestina tentu akan menjadi perhatian utama Indonesia,” katanya.

Tri menambahkan, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pesan mengenai perlunya reformasi multilateralisme agar lebih adaptif dengan kondisi saat ini.

“Reformasi sistem multilateral itu penting, supaya PBB bisa lebih responsif, lebih inklusif, dan tidak didikte oleh segelintir negara besar,” ujarnya.

Selain itu, Indonesia akan mengangkat peran negara-negara Global South dalam tata dunia internasional. “Semangat Bandung akan kita bawa. Kita ingin memastikan suara negara-negara berkembang tidak terpinggirkan dalam pengambilan keputusan global,” tegas Tri.

Delegasi Indonesia juga disebut akan memanfaatkan momen ini untuk mendorong visi pembangunan nasional melalui Asta Cita. Menurut Tri, ini adalah kesempatan untuk mengaitkan prioritas domestik dengan agenda internasional.

Presiden RI dijadwalkan menjadi pembicara ketiga dalam debat umum, sesuai tradisi yang menempatkan Brasil sebagai pembicara pertama dan Amerika Serikat kedua.

“Ini prosedur yang sudah berjalan sejak PBB berdiri, dan Indonesia menghormatinya,” ujar Tri.

Ia menjelaskan, urutan tersebut diperoleh melalui sistem undian. Ini merupakan kali pertama dalam 10 tahun terakhir, Presiden Indonesia hadir dalam Sidang Umum PBB.

Tri juga menyebut kehadiran Dubes RI yang baru dilantik untuk PBB di New York, Umar Hadi, akan memperkuat koordinasi lapangan. “Beliau akan menjadi komandan di lapangan, memastikan delegasi kita terorganisasi dengan baik dalam menghadapi agenda yang sangat padat,” tuturnya.