Apa Saja Prioritas Dewan Perdamaian Setelah Resolusi DK PBB Disahkan?

BoP kini menjadi pemegang kendali tertinggi selama masa transisi di Gaza. Setiap lembaga operasional yang dibentuk untuk menjalankan rencana damai harus mengikuti pengawasan lembaga ini. Mandat tersebut berlaku hingga 31 Desember 2027 dan hanya dapat diperpanjang lewat keputusan baru dari DK PBB, sehingga ruang geraknya berada sepenuhnya dalam kerangka mandat internasional.

BoP juga berkewajiban menyampaikan laporan tertulis kepada DK PBB setiap enam bulan. Laporan itu menguraikan perkembangan setiap target rencana yang dikerjakan selama masa transisi.

Dilansir ABC News, BoP memegang otoritas penuh atas Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF). Setiap operasi ISF hanya boleh berjalan di bawah komando terpadu yang ditetapkan BoP. Pengaturan ini mencakup penyebaran personel, aktivitas harian, serta aturan keterlibatan pasukan di lapangan.

BoP juga bertugas menyusun perjanjian bersama negara penyumbang pasukan agar ISF dapat melaksanakan perannya. Kesepakatan itu meliputi komposisi pasukan hingga pola koordinasi dengan pihak lain yang bekerja bersama ISF.

Tugas BoP mencakup pengawasan terhadap seluruh rangkaian demilitarisasi di Gaza. Proses ini mencakup pelucutan senjata Hamas dan seluruh kelompok bersenjata non-negara yang beroperasi di wilayah tersebut. Setiap tahapan dijalankan berdasarkan tolok ukur, rencana, dan jadwal yang telah disepakati antarpihak yang terlibat.

Dilansir BBC, BoP juga memiliki kewenangan mengarahkan ISF untuk membongkar infrastruktur teror dan menyita senjata yang tersisa. Keberhasilan tahapan ini menjadi syarat sebelum Israel dapat menarik pasukannya secara penuh. Setelah berhasil, Israel hanya diperbolehkan mempertahankan perimeter keamanan sementara hingga Gaza dinyatakan aman dari ancaman teror baru.

BoP mengelola pemerintahan sementara lewat sebuah komite teknokrasi Palestina yang bersifat apolitis. Komite itu menangani urusan administrasi dan operasional sehari-hari, namun tetap berada sepenuhnya di bawah pengawasan BoP. Kebijakan ini membuat Hamas tidak diperbolehkan berperan dalam tata kelola sementara tersebut.

Selain itu, BoP mengawasi pembentukan serta pelatihan angkatan polisi Palestina yang telah melalui proses penyaringan ketat. Polisi baru ini akan mengambil alih tugas keamanan dari ISF secara bertahap. Setiap struktur dan kewenangan dalam pemerintahan sementara hanya dapat dijalankan sesuai arahan BoP.

BoP memimpin koordinasi rekonstruksi Gaza melalui berbagai proyek pembangunan kembali. Aliran dana rekonstruksi disalurkan lewat dana perwalian yang didukung Bank Dunia dan berada di bawah pengawasan langsung BoP. Selain itu, mekanisme penyaluran investasi dari lembaga keuangan dunia juga harus mengikuti skema yang sudah ditetapkan lembaga ini.

BoP memastikan bantuan kemanusiaan masuk tanpa dialihkan kelompok bersenjata mana pun. ISF mendampingi penyaluran itu melalui koridor aman sesuai petunjuk BoP, sedangkan semua lembaga kemanusiaan, termasuk badan-badan PBB, wajib berkoordinasi dengan BoP dalam pendistribusiannya. Dengan seluruh rangkaian mandat tersebut, BoP memegang peran sentral untuk memastikan proses pemulihan Gaza berjalan stabil dan terarah.