Protes warga Venezuela di New York meminta Presiden Nicolas Maduro dibebaskan. (dok. Sonya Michaella)
Ketegangan terbaru meningkat setelah Amerika Serikat melancarkan operasi militer langsung di Caracas pada Sabtu (3/1/2026). Pemerintah AS menyebut operasi tersebut sebagai misi penegakan hukum, yang berujung pada penangkapan Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores.
Keduanya diterbangkan ke New York dan ditahan di Metropolitan Detention Center, Brooklyn, untuk menghadapi dakwaan federal terkait perdagangan narkotika dan dugaan kerja sama dengan kelompok kriminal yang dikategorikan sebagai organisasi teroris.
Pemerintah Venezuela membantah seluruh tuduhan tersebut dan menyebut penangkapan Maduro sebagai tindakan penculikan terhadap kepala negara yang sah. Otoritas di Caracas menegaskan Maduro tetap menjabat sebagai presiden, sementara Wakil Presiden Delcy Rodríguez ditunjuk sebagai pemimpin sementara dengan dukungan Mahkamah Agung Venezuela.
Operasi militer AS ini menimbulkan dampak keamanan dan kemanusiaan yang signifikan. Laporan media internasional menyebut puluhan orang tewas, termasuk anggota militer, aparat keamanan, serta warga sipil. Gangguan listrik dan jaringan komunikasi juga dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Caracas.
Ketidakpastian politik pun meningkat tajam. Presiden Trump menyatakan, Amerika Serikat tidak akan segera mendorong pemilu baru di Venezuela dan memilih bekerja sama dengan sisa pemerintahan untuk menekan perdagangan narkotika serta melakukan restrukturisasi sektor minyak. Pernyataan ini memicu kekhawatiran global terkait masa depan kedaulatan Venezuela.
Di sisi ekonomi, eskalasi konflik berpotensi memperparah krisis yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Venezuela sendiri memiliki populasi sekitar 30,5 juta jiwa dengan tingkat urbanisasi tinggi. Bahasa resmi negara ini adalah Spanyol, dengan mayoritas penduduk beragama Katolik dan komposisi etnis yang beragam, mencakup keturunan Eropa, Afrika, dan kelompok pribumi.