Arab Saudi dan Rusia Puji Sikap Tiongkok Terhadap Uighur di Xinjiang

Tak sedikit dari 37 perwakilan diplomatik yang bersikap kontras dengan para duta besar negara-negara Eropa Barat tersebut berasal dari entitas berpenduduk mayoritas Muslim. Misalnya, Arab Saudi, Kuwait, Suriah, Mesir, Bahrain dan Qatar. Mereka berada dalam satu kubu dengan Rusia, Korea Utara, Myanmar, Filipina dan Kuba.

Dalam surat itu, mereka menilai Beijing sudah menjalankan kebijakan yang benar di Xinjiang. "Berhadapan dengan tantangan besar yaitu terorisme dan ekstremisme, Cina telah mengambil serangkaian langkah perlawanan terhadap terorisme dan deradikalisasi di Xinjiang, termasuk mendirikan pusat-pusat pendidikan vokasi dan pelatihan," tulis mereka, seperti dilansir dari Reuters.

Media milik pemerintah Tiongkok, Xinhua, yang juga mendapatkan salinan surat tersebut memberitakan bahwa Arab Saudi, Rusia, dan 35 negara lainnya menilai selama ini Beijing sudah "berkontribusi terhadap isu-isu hak asasi manusia di level internasional".

"Kami secara resmi menyanjung pencapaian luar biasa Tiongkok di bidang HAM dengan menjalankan filosofi pembangunan yang berpusat kepada masyarakat dan melindungi serta mendukung penegakan HAM melalui pembangunan," tulis mereka.

Para duta besar itu juga menyampaikan "rasa tidak setuju yang kuat" terhadap langkah 22 negara anggota PBB yang mereka anggap mempolitisasi isu-isu HAM. Mereka dianggap mempermalukan serta secara terbuka menekan negara-negara lain yang ditunjukkan melalui pernyataan bersama itu.

Terkait penyelidikan yang direncanakan oleh kantor Dewan HAM di Xinjiang, 37 negara pendukung Tiongkok berharap mereka melakukannya "dalam cara yang obyektif dan imparsial sesuai dengan mandat dan informasi yang benar dan kredibel". PBB juga diharapkan "menghargai komunikasi antar negara anggota".

Lebih lanjut, para perwakilan dari 37 negara itu melihat Tiongkok sudah "berkomitmen terhadap keterbukaan dan transparansi" dengan "mengundang sejumlah diplomat, pejabat organisasi internasional serta jurnalis ke Xinjiang untuk menjadi saksi mata kemajuan penegakan HAM dan counter-terrorism serta deradikalisasi".

Menurut mereka, apa yang ditudingkan oleh negara-negara Barat tidak sesuai dengan yang mereka dengar dengar selama ini. "Kami mengimbau negara-negara bersangkutan untuk menarik diri dari menggunakan tuduhan tanpa bukti terhadap Tiongkok berdasarkan informasi yang tidak terkonfirmasi sebelum mengunjungi Xinjiang," tambah mereka.

Dari 37 negara yang memilih berada di sisi Tiongkok, mayoritas memiliki cacat soal penegakan HAM. Dalam pernyataan resmi, Elaine Pearson dari Human Rights Watch mengatakan,"Para penandatangan yang pro-Tiongkok merupakan galeri berisi negara-negara yang tak punya kredibilitas sama sekali ketika menyangkut hak asasi manusia."

Arab Saudi, misalnya, dicurigai berada di balik pembunuhan serta mutilasi mendiang jurnalis sekaligus kolumnis Washington Post bernama Jamal Khashoggi. Lalu, Korea Utara sudah diketahui secara luas merupakan rezim represif tertutup yang dengan mudah memenjarakan, bahkan mengeksekusi, lawan politik.

Vladimir Putin memimpin Rusia dengan tangan besi yang tak hanya menolak oposisi dan menahan jurnalis, tapi juga mengintimidasi kelompok minoritas seperti LGBT. Pakistan pun tak kalah buruk di mana grup teroris Taliban kerap melakukan pengeboman yang menewaskan warga sipil.

Tiongkok sendiri dituding melakukan penawanan secara sepihak terhadap sekitar satu juta warga etnis Uighur yang sebagian besar memeluk agama Islam dan tidak berkomunikasi dengan bahasa Mandarin. Beijing juga disebut menunjukkan sikap negara pengintai dengan memasang banyak sekali CCTV di berbagai sudut di Xinjiang untuk mengawasi gerak-gerik warga lokal.