Jakarta, IDN Times - Arab Saudi mengeksekusi mati dua tentaranya pada Kamis (14/9/2023). Mereka dituduh melakukan makar dan sejumlah pelanggaran lainnya.
Menurut laporan Saudi Press Agency (SPA) yang mengutip pernyataan kementerian pertahanan, kedua tentara yang dieksekusi merupakan seorang pilot dan seorang sersan mayor. Mereka ditangkap pada 2017 dan dijatuhi hukuman mati atas tuduhan pengkhianatan dan tidak melindungi kepentingan nasional serta kehormatan militer.
Pernyataan tersebut tidak memberikan rincian mengenai pelanggaran yang mereka lakukan, kecuali menuding telah melakukan sejumlah kejahatan militer besar selama masa perang.
Melansir Reuters, tentara Arab Saudi diketahui terlibat dalam perang di Yaman pada 2017, di mana kerajaan telah berupaya memerangi kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran sejak 2015. Konflik tersebut menyebabkan puluhan ribu orang tewas dan menyebabkan jutaan warga Yaman menghadapi kelaparan dan penyakit.
Pada 2021, kerajaan juga menghukum mati tiga tentara atas tuduhan pengkhianatan tingkat tinggi dan bekerja sama dengan musuh.
Kelompok hak asasi manusia, termasuk Amnesty International, telah meminta Riyadh untuk menghentikan penggunaan hukuman mati, dengan alasan adanya tuduhan penyiksaan dan pengadilan yang tidak adil.
Pekan lalu, Amnesty mengatakan bahwa negara itu telah mengeksekusi mati 100 orang pada tahun ini. Pada 2022, Arab Saudi juga menghukum mati 196 tahanan, yang merupakan jumlah eksekusi tahunan tertinggi yang tercatat dalam 30 tahun terakhir.
Putra Mahkota Mohammed bin Salman, atau biasa dipanggil MBS, telah berusaha menampilkan dirinya sebagai seorang modernis sejak ia menjadi penguasa de facto Arab Saudi pada 2015.
Ia sebelumnya telah berjanji akan mengurangi penggunaan hukuman mati untuk kejahatan tanpa kekerasan, namun jumlah eksekusi tahunan meningkat hampir dua kali lipat pada masa pemerintahannya.
“Konsep modernisasi yang dipraktikkan MBS bersifat selektif dan bergantung pada suasana politik,” kata Ali Adubisi, direktur Organisasi Saudi Eropa untuk Hak Asasi Manusia (ESOHR) kepada DW awal tahun ini.
“Eksekusi ini merupakan pilar penting dari perilaku represif MbS, yang melaluinya ia melakukan intimidasi terhadap rakyatnya untuk memastikan mereka tetap diam.”