Jakarta, IDN Times - Pemerintah Armenia menampik kritikan dari Azerbaijan terkait penjualan senjata Prancis ke negaranya. Yerevan pun mengklaim bahwa pernyataan Baku adalah sebuah tanda akan ada serangan baru ke negaranya.
Hubungan diplomatik Baku-Yerevan masih panas terkait dengan permintaan Azerbaijan perubahan konstitusi di Armenia. Namun, keduanya mulai melunak terkait persetujuan penetapan garis perbatasan negara untuk menyudahi konflik.
Kementerian Luar Negeri Armenia menegaskan bahwa perjanjian pengadaan senjata dengan negara lain adalah kedaulatan suatu negara.
"Ini adalah sebuah hak kedaulatan dari semua negara untuk mempersiapkan tentara yang siap tempur dengan peralatan modern. Republik Armenia mengkui integritas teritorial dan tidak pernah melanggar perbatasan seluruh tetangganya," terangnya pada Rabu (19/6/2024), dikutip RFE/RL.
Pihaknya menambahkan bahwa Armenia sudah memberikan segalanya untuk menyelesaikan permasalahan perbatasan dengan Azerbaijan.
"Azerbaijan terus berupaya menyulut ekskalasi dalam setiap langkah yang dianggap sebagai bentuk provokasi. Sejumlah analisa dari sejumlah peneliti menunjukkan Azerbaijan akan melakukan apapun untuk mengganggu konklusi dari perjanjian perdamaian dengan Armenia," tambahnya.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Azerbaijan menyebut bahwa Prancis berniat melanjutkan provokasinya dan menciptakan instabilitas di Kaukasus Selatan.
"Faktanya meski sudah ada peringatan dari Azerbaijan, Prancis tetap memilih untuk mengirimkan senjata mematikan dan artileri berbahaya ke Armenia. Ini merupakan bukti bahwa Paris ingin menyulut provokasi di Kaukasus Selatan." terangnya, dikutip News AM.
Perlu digarisbawahi bahwa pemerintah Armenia dan Presiden Prancis Emmanuel Macron ingin menciptakan sebuah zona panas yang berpotensi menimbulkan konflik di Kaukasus Selatan," sambungnya.
Baku juga menyebut bahwa perjanjian pengadaan howitzer CAESAR dari Prancis di Armenia ini akan mengganggu perjanjian perdamaian antara Armenia-Azerbaijan.
Pada hari yang sama, Perdana Menteri (PM) Armenia Nikol Pashinyan membentuk badan khusus untuk merumuskan amandemen konstitusi di Armenia. Langkah ini untuk mengikuti permintaan dari Azerbaijan mengenai klaim Nagorno-Karabakh.
Menurut keterangan dari aktivis sipil, Artur Sakunts mengatakan bahwa badan tersebut masih belum mendiskusikan terkait misi yang dicetuskan oleh PM Pashinyan.
"Saat ini masih belum diketahui apakah instruksi dari Pashinyan ini berarti semua hasil yang diselesaikan pada 2022 harus dibuang begitu saja. Terdapat banyak masalah yang masih belum jelas bagi kami," ungkapnya.