Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
ilustrasi kapal tanker
ilustrasi kapal tanker (unsplash.com/Marcus Dall Col)

Intinya sih...

  • AS mengelola dana hasil penjualan minyak Venezuela

  • Perusahaan minyak Venezuela akui ada negosiasi dengan AS

  • Tindakan AS dinilai melanggar hukum internasional

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengumumkan rencana untuk mengambil alih kendali penjualan minyak Venezuela. Menteri Energi AS, Chris Wright, pada Rabu (7/1/2026) menyatakan Washington akan mengawasi ekspor minyak mentah negara Amerika Selatan tersebut tanpa batas waktu yang ditentukan.

AS akan memulai dengan penjualan segera 30 hingga 50 juta barel minyak yang saat ini tertahan di penyimpanan dan kapal tanker. Seluruh hasil penjualan komoditas tersebut akan masuk terlebih dahulu ke rekening bank yang dikendalikan oleh pemerintah AS sebelum disalurkan kembali. AS berdalih langkah ini diperlukan untuk mencegah dana dikorupsi oleh rezim Venezuela.

1. AS kelola dana hasil penjualan minyak Venezuela

ilustrasi pengeboran minyak (unsplash.com/Zbynek Burival)

Wright memaparkan rencana tersebut dalam konferensi energi Goldman Sachs di Miami. Rencana ini mengubah pendekatan sanksi sebelumnya, dari memblokir total menjadi mengalirkan minyak Venezuela ke pasar global, terutama kilang AS.

AS merasa perlu mempertahankan pengaruh atas Caracas. Dana hasil penjualan tidak akan langsung diserahkan kepada otoritas Venezuela, melainkan ditahan lebih dulu sebagai alat tawar politik.

"Kami perlu memiliki pengaruh dan kendali atas penjualan minyak tersebut untuk mendorong perubahan yang harus terjadi di Venezuela," ujar Wright, dilansir Fox News.

Presiden Trump melalui media sosialnya menambahkan syarat spesifik terkait penggunaan dana tersebut. Ia menyatakan Venezuela hanya akan diizinkan menggunakan uang hasil minyak untuk membeli produk buatan Amerika, termasuk hasil pertanian dan peralatan medis.

Kementerian Energi AS telah mulai memasarkan minyak tersebut dengan bantuan pedagang komoditas dan bank global. Sanksi ekonomi yang selama ini menjerat Venezuela akan dicabut secara selektif untuk memfasilitasi transaksi ini agar minyak dapat kembali mengalir ke pasar internasional, dilansir NYT.

2. Perusahaan minyak Venezuela akui ada negosiasi dengan AS

bendera Venezuela (unsplash.com/aboodi vesakaran)

Seiring pengumuman tersebut, otoritas AS mulai bergerak menyita aset logistik yang terkait dengan ekspor minyak Venezuela. Pasukan khusus AS dilaporkan telah mengamankan kapal tanker berbendera Rusia di Atlantik Utara dan satu kapal lainnya di Karibia yang diduga melanggar sanksi sebelumnya.

Perusahaan minyak negara Venezuela, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), mengakui memang ada negosiasi yang sedang berlangsung dengan AS. PDVSA menyebut pembicaraan dilakukan berdasarkan kerangka kerja yang mirip dengan izin operasional perusahaan minyak AS, Chevron, yang masih beroperasi di sana.

Selain mengambil alih penjualan, AS berencana menyuplai diluen atau bahan pengencer yang sangat dibutuhkan Venezuela. Bahan ini penting untuk mengolah minyak mentah berat Venezuela agar bisa dipompa dan diproses, mengingat infrastruktur kilang domestik mereka yang memburuk.

Venezuela tercatat memiliki cadangan minyak terbesar di dunia mencapai 300 miliar barel, melampaui Arab Saudi. Namun, salah urus dan sanksi bertahun-tahun membuat produksi anjlok hingga hanya sekitar 1 juta barel per hari, jauh dari potensi maksimalnya.

3. Tindakan AS dinilai melanggar hukum internasional

protes operasi penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro di New York, AS (SWinxy, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons)

Pengumuman ini dikeluarkan hanya beberapa hari setelah operasi militer AS yang menahan Presiden Venezuela Nicolás Maduro. Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyebut kontrol minyak ini sebagai fase pertama dari tiga tahap rencana stabilisasi dan transisi politik di Venezuela.

Langkah Washington telah memicu kecaman dari komunitas internasional dan pengamat. Sekelompok ahli PBB memperingatkan tindakan sepihak AS untuk menjalankan pemerintahan Venezuela dan menguasai sumber daya alamnya berpotensi melanggar hukum internasional.

"Sumber daya alam Venezuela yang sangat besar, termasuk cadangan minyak terbukti terbesar di dunia, tidak boleh dieksploitasi secara sinis melalui dalih yang tidak jelas untuk melegitimasi agresi militer," ungkap para ahli PBB, dilansir Al Jazeera.

China sebagai salah satu kreditur dan pembeli utama minyak Venezuela turut mengecam tindakan AS tersebut. Beijing menegaskan Venezuela memiliki kedaulatan penuh dan permanen atas sumber daya alamnya, serta menuntut AS berhenti melanggar norma hubungan antarnegara.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Editorial Team