Jakarta, IDN Times - Tiga pejabat Liberia dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat (AS) pada Senin (15/8/2022). Sanksi itu diberikan karena mereka diduga terlibat dalam korupsi.
Pejabat yang dijatuhi sanksi adalah Nathaniel McGill selaku kepala staf Presiden George Weah, Sayma Syrenius Cephus selaku kepala jaksa Liberia, dan Bill Twehway sebagai direktur pelaksana Otoritas Pelabuhan Nasional (NPA).
Melansir Associated Press, Departemen Keuangan AS menyampaikan komitmennya untuk bekerja sama dengan Liberia dalam pemberantasan korupsi sebagai prioritas, termasuk memperkuat antikorupsi di sektor publik.
Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan, Brian E. Nelson, menyampaikan bahwa tindakan para pejabat itu telah merugikan Liberia.
"Melalui korupsi mereka, para pejabat ini telah merusak demokrasi di Liberia untuk keuntungan pribadi mereka sendiri. Penunjukkan Departemen Keuangan hari ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat berkomitmen untuk meminta pertanggungjawaban pelaku korupsi dan dukungan berkelanjutan dari rakyat Liberia," katanya.
Ned Price, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, juga menegaskan bahwa keputusan ini menunjukkan komiten AS dalam memberantas korupsi.
"Ketiga orang ini telah berkontribusi pada memburuknya korupsi Liberia. Penunjukan ini mencerminkan komitmen kami untuk menerapkan Strategi Amerika Serikat untuk melawan korupsi dan bermitra dengan pemerintah serta rakyat Liberia untuk membantu negara itu memetakan arah yang lebih baik ke depan," kata Price.
Melansir Al Jazeera, sanksi yang dijatuhkan AS menyasar semua properti dan kepentingan dalam properti harus dibekukan dan dilaporkan ke Pengawasan Aset Asing dari Departemen Keuangan. Mereka yang terlibat dalam transaksi tertentu dengan para pejabat itu juga dapat dijatuhi hukuman.
AS menuduh bahwa McGill melakukan korupsi berupa menyuap pemilik bisnis, menerima suap dari calon investor, dan menerima suap untuk memberikan kontrak ke perusahaan tertentu atau yang dia miliki, dengan memanipulasi proses pengadaan publik. McGill juga menggunakan dana pemerintah untuk menjalankan proyeknya sendiri.
Pejabat itu juga menyuap para pemimpin senior pemerintah dan mengorganisir petinggi militer untuk mengancam saingan politik.
Cephus dituduh menerina uang dari mereka yang kasus hukumnya dibatalkan. Kepala jaksa itu dituduh mengintimidasi jaksa lain dan merusak bukti dalam upaya membatalkan kasus hukum. Mereka yang kasus hukumnya dibersihkan adalah mereka yang melakukan pencucian uang.
Twehway dituduh melakukan pengalihan dana biaya penyimpanan kapal sebesar 1,5 juta dolar AS (Rp22,1 miliar) dari NPA ke rekening pribadi. Pemimpin NPA ini juga memberikan perusahaan miliknya kontrak untuk bongkar muat kargo di Pelabuhan Buchanan. Agar tidak ketahuan, Twehway menggunakan anggota keluarga dalam kepemilikan perusahaan.
Sanksi yang dijatuhkan AS ini didasari perintah eksekutif yang ditandatangani selama kepemimpinan Donald Trump, yang menerapkan Undang-Undang (UU) Akuntabilitas Hak Asasi Manusia Global Magnitsky. UU itu menargetkan pelaku pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi di seluruh dunia.
Sebelumnya, AS juga menjatuhi sanksi kepada Pangeran Yormie Johnson, mantan panglima perang Liberia dan saat ini merupakan anggota parlemen. Dia disanksi dengan UU Magnitsky Global atas tuduhan korupsi.
Korupsi merupakan permasalahan yang terus-menerus terjadi di Liberia dan menghambat pembangunan ekonomi di negara itu. Liberia juga memiliki masalah lainnya, yaitu perang saudara yang telah menewaskan sekitar 200 ribu orang dan membuat setengah dari populasi kehilangan tempat tinggal.