Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi kepada kementerian di Iran pada Jumat (9/9/2022). Keputusan itu dilatarbelakangi oleh serangan siber yang dilakukan oleh Iran kepada sistem layanan digital milik pemerintah Albania.
Pada Rabu, Albania sudah menegaskan pemutusan hubungan diplomatik dengan Iran. Bahkan, Perdana Menteri Edi Rama sudah menginstruksikan semua diplomat Iran agar segera meninggalkan negaranya dalam kurun waktu 24 jam.
Pemberian sanksi diungkapkan oleh Office of Foreign Assets Control (OFAC) di bawah Kementerian Keuangan AS pada Jumat. Hal ini menyusul kecaman dari AS atas insiden serangan siber kepada Albania.
Sanksi ini diberikan kepada Kementerian Intelijen dan Keamanan Iran (MOIS) beserta Menteri Intelijen, yang diduga terlibat dalam aktivitas ilegal untuk melawan AS dan sekutunya yang masuk anggota NATO.
"Kami tidak bisa menoleransi tindakan agresif dari Iran terkait serangan siber yang menargetkan AS beserta sekutu dan rekan kita," tutur Brian Nelson, Sekretaris Kementerian Keuangan untuk Terorisme dan Keuangan Intelijen, dilansir The Hill.
"Serangan siber Iran kepada Albania melanggar norma pertanggungjawaban kedamaian di dunia siber, yang meliputi norma tidak merusak infrastruktur penting yang meliputi layanan kepada masyarakat," sambungnya.
Pakar keamanan dan profesor di Tirana, Fabian Zhilla, mengatakan kepada Balkan Insight, bahwa memutus hubungan diplomatik dengan Iran tidak cukup. Ia berpendapat, negara seharusnya mencari langkah preventif dalam menghadapi agresivitas intelijen Iran.
"Mereka sudah mengeksploitasi kelemahan kita dalam perlindungan keamanan siber dan sekarang dokumen kita sudah digenggam oleh mereka dalam serangan pertama. Kita tidak tahu informasi apa itu, tapi nanti bisa saja mereka kembali mengambil informasi dan menyebabkan ketidakstabilan," papar Zhilla.
Zhila menambahkan, pemerintah Albania seharusnya berbicara kepada MEK (kelompok oposisi Iran) dan memaksa agar mereka tidak menggunakan teritori Albania dalam merencanakan propaganda atau media perang melawan rezim Iran.
"Ini dapat mengekspos kami dan memberikan alasan bagi mereka untuk menyerang. Dalam konteks ini, persetujuan diberikan kepada MEK hanya sebatas perlindungan politik, tapi bukan menggunakan perlindungan untuk menyulut peperangan di teritori kami," katanya.
Menanggapi sanksi tersebut, Iran menegaskan bahwa sanksi dari AS tidak efektif dan hanya dilatarbelakangi oleh motif politik. Bahkan, Iran menuding AS sudah merencanakan semua ini.
"Seperti sanksi ilegal AS lainnya dalam melawan Kementerian Intelijen, ini adalah label yang tidak bisa dibuat untuk menghalangi sekecil pun keputusan pihak keamanan Iran di institusi kebangaan negeri ini," papar juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, dikutip Reuters.
"Pengumuman AS kepada Albania terkait tuduhan palsu kepada Iran jelas menunjukkan bahwa AS sudah merencanakan skenario ini untuk melawan kami," tambahnya.
Tim keamanan siber Microsoft telah membantu menginvestigasi insiden tersebut dan mengatakan bahwa operasi siber Iran terlibat dalam spionase digital di Albania. Mereka bertujuan mempermalukan pejabat di lingkungan pemerintahan Albania.