AS Cabut Visa Pebisnis India terkait Perdagangan Fentanil

20 Sep 2025, 07:14 WIB

Rahmah N

Ilustrasi bendera Amerika Serikat. (unsplash.com/Brandon Mowinkel)

Intinya sih...

Tindakan AS berdasarkan Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan
Langkah untuk melindungi warga dari narkotika sintetis berbahaya
Ketegangan antara Washington-New Delhi terkait perdagangan dan impor minyak Rusia masih terjadi

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS) baru-baru ini mencabut dan menolak visa sejumlah eksekutif bisnis dan pimpinan perusahaan India atas dugaan hubungan dengan perdagangan prekursor fentanil.

"Kedutaan Besar (Kedubes) AS di New Delhi tetap teguh dalam komitmennya untuk memerangi perdagangan narkoba ilegal. Individu dan organisasi yang terlibat dalam produksi dan perdagangan narkoba ilegal ke AS, beserta keluarga mereka, akan menghadapi konsekuensi yang mungkin termasuk penolakan akses ke AS," demikian pernyataan Kedubes AS di India pada Kamis (18/9/2025).

Prekursor fentanil merujuk pada bahan kimia dasar atau induk yang membentuk fentanil, penyebab utama kematian akibat overdosis yang sedang berlangsung di AS.

1. Tindakan AS berdasarkan Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan

Ini merupakan tindak lanjut dari upaya pemerintahan Presiden Donald Trump untuk menjaga warga Amerika dari narkotika sintetis berbahaya.

Pihak kedutaan juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah India atas kerja sama mereka yang berkelanjutan dalam menangani ancaman transnasional tersebut.

Meski begitu, pihakya tidak menyebutkan nama orang yang terkena dampak atau memberikan rincian tentang sifat bisnis mereka. Kedubes AS menyatakan bahwa langkah itu diambil berdasarkan bagian Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan.

2. Pernyataan terbaru di tengah ketegangan hubungan Washington-New Delhi

Perdana Menteri India Narendra Modi (kiri) dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih, Washington, pada 13 Februari 2025. (x.com/narendramodi)

Pengumuman itu muncul di saat meningkatnya ketegangan antara Washington-New Delhi terkait perdagangan dan impor minyak Rusia oleh India. Trump telah mengenakan tarif sebesar 50 persen pada impor India, tetapi ditolak oleh New Delhi karena sekutu-sekutu AS di Eropa juga terus membeli produk-produk energi Rusia.

Tak lama setelah pengumuman tersebut, pemerintahan Trump mengeluarkan deklarasi kepada Kongres AS yang mencantumkan India sebagai salah satu dari 23 negara yang menjadi tujuan utama peredaran narkoba atau penghasil narkoba ilegal.

Namun, Trump menambahkan bahwa keberadaan negara manapun dalam daftar tersebut belum tentu mencerminkan upaya pemberantasan narkoba pemerintahnya, dilansir The Straits Times.

3. Fentanil penyumbang kematian akibat overdosis di AS

Ilustrasi obat-obatan terlarang. (pixabay.com/MrWashingt0n)

Selama beberapa tahun terakhir, overdosis akibat fentanil dan opioid sintetis telah menewaskan ratusan ribu orang di AS. Menurut perkiraan pemerintah tahun lalu, AS mencatat 80.391 kematian akibat overdosis, di mana lebih dari separuhnya disebabkan oleh fentanil. Pada 2023, fentanil telah menewaskan 76.282 orang, Al Jazeera melaporkan.

Trump telah meningkatkan apa yang disebutnya perang pemerintah terhadap narkoba. Bulan ini, ia mengizinkan serangan udara terhadap dua kapal di dekat Venezuela yang menurutnya mengangkut narkoba ke AS.

Langkah tersebut menandakan peningkatan signifikan dalam upaya Washington untuk memberantas perdagangan fentanil global. Ini terutama dari negara-negara seperti China dan India, tempat beberapa bahan kimia yang digunakan untuk memproduksi fentanil diyakini diproduksi atau dialihkan.

Keputusan ini dapat menimbulkan konsekuensi diplomatik yang serius. Sebab, berdampak pada para profesional dan pengusaha tingkat tinggi yang berpotensi memperburuk hubungan bilateral Washington-New Delhi.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.