AS Cabut Visa Presiden Palestina Jelang Sidang PBB

Pemerintah AS menuduh para pemimpin Palestina berusaha mencari pengakuan negara secara sepihak dan melewati negosiasi langsung dengan Israel. Pendekatan ini dianggap oleh pemerintahan Donald Trump sebagai tindakan yang kontraproduktif terhadap upaya perdamaian di kawasan tersebut.

Washington juga mengkritik upaya Palestina membawa kasus dugaan pelanggaran oleh Israel ke mahkamah internasional. Upaya hukum melalui Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dan Mahkamah Internasional (ICJ) ini dianggap sebagai bentuk perang hukum.

"Sebelum PLO dan PA dapat dianggap sebagai mitra perdamaian, mereka harus secara konsisten menolak terorisme, termasuk pembantaian 7 Oktober, dan mengakhiri hasutan terorisme dalam pendidikan, sebagaimana diwajibkan oleh hukum AS dan seperti yang dijanjikan oleh PLO," kata Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dilansir BBC pada Sabtu (30/9/2025).

Kantor kepresidenan Palestina mengaku terkejut atas keputusan AS ini. Mereka mendesak pemerintah AS untuk mempertimbangkan kembali dan membatalkan larangan visa tersebut, dilansir Al Jazeera.

Palestina berargumen bahwa penolakan visa ini merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional serta Perjanjian Markas Besar PBB. Perjanjian itu mewajibkan AS sebagai tuan rumah untuk memfasilitasi kehadiran perwakilan negara anggota dan pengamat PBB.

Sebaliknya, pemerintah Israel menyambut baik langkah yang diambil AS. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar, berterima kasih kepada pemerintahan Trump dan menyebutnya sebagai langkah berani.

Sementara itu, pihak PBB menyuarakan keprihatinannya atas situasi ini dan berharap ada penyelesaian.

"Penting agar semua negara anggota, pengamat tetap, dapat diwakili, terutama saya pikir dalam kasus ini dengan pertemuan solusi dua negara yang akan datang yang akan diselenggarakan Prancis dan Arab Saudi pada awal Sidang Umum," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric.

Berdasarkan perjanjian sebagai tuan rumah PBB, AS seharusnya tidak menghalangi perjalanan pejabat asing ke markas besar di New York. Kewajiban ini berlaku tanpa memandang kondisi hubungan diplomatik antara AS dan negara asal pejabat yang bersangkutan.

Insiden serupa pernah terjadi pada 1988 ketika AS menolak visa untuk pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Yasser Arafat. Penolakan tersebut pada akhirnya memaksa Sidang Majelis Umum PBB saat itu dipindahkan ke Jenewa, Swiss, untuk mendengar pidato Arafat.

Pada 2013, AS juga pernah menolak visa untuk Presiden Sudan, Omar al-Bashir. Visa Bashir ditolak karena ICC telah mengeluarkan surat penangkapannya atas tuduhan genosida di Darfur.

Ironisnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang juga buronan ICC, direncanakan akan hadir dalam sidang PBB. Kasus ini kembali menyoroti standar ganda yang diterapkan AS.