AS Desak Ukraina Turunkan Usia Wajib Militer Menjadi 18 Tahun

Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS, Sean Savett mengatakan bahwa Washington akan melanjutkan pengiriman senjata ke Ukraina. Namun, ia percaya bahwa masalah yang dihadapi Ukraina saat ini bukanlah senjata melainkan sumber daya manusia. 

"Secara matematika, situasi di Ukraina saat ini membutuhkan lebih banyak tentara untuk berperang. Saat ini, Ukraina tidak memobilisasi atau melatih tentara yang cukup untuk menggantikan tentara yang gugur dan mengimbangi perkembangan jumlah tentara Rusia," tuturnya, dikutip Associated Press.

Ia menambahkan, Washington sudah siap meningkatkan kapasitas pelatihan militer kepada Kiev jika militer Ukraina mampu menambal dan mengambil langkah dalam mengatasi kekosongan komposisi militernya. 

Sebelumnya, Ukraina mengungkapkan sedang membutuhkan tambahan 160 ribu tentara baru untuk diterjunkan ke medan perang. Namun, AS percaya bahwa Ukraina kemungkinan membutuhkan lebih banyak pasukan untuk melawan Rusia. 

Zelenskyy berulangkali mengungkapkan bahwa tidak ada rencana untuk kembali menurunkan usia wajib militer setelah menurunkannya dari awalnya 27 tahun menjadi 25 tahun pada April.

Menurut Kepala Center on Military and Political Power di Foundation for Defense of Democracies, Bradley Bowman, tidak ada jawaban mudah untuk mengatasi masalah kekurangan sumber daya manusia dalam militer Ukraina. 

"Tidak ada jawaban yang mudah dalam menanggulangi kekurangan jumlah tentara Ukraina, tapi mengurangi usia wajib militer bisa jadi jawaban. Keputusan ini tentu sangat sulit bagi pemerintah Ukraina karena masyarakat sudah sangat menderita akibat invasi Rusia," tuturnya. 

Tak hanya melakukan mobilisasi, Ukraina sudah mewajibkan warga laki-laki di luar negeri untuk mendaftarkan diri melalui aplikasi khusus agar dapat dilacak keberadaannya. Kiev juga memperbolehkan warga asing menjadi sukarelawan perang. 

Pada hari yang sama, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengadakan kunjungan ke Seoul untuk bertemu dengan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol. Lawatan tersebut berfungsi meminta Seoul mengirimkan senjata ke Kiev. 

Melansir Reuters, permintaan tersebut diajukan di tengah semakin eratnya hubungan Rusia-Korea Utara (Korut) dalam beberapa bulan terakhir, terutama setelah dugaan pengiriman tentara Korut ke Rusia untuk membantu melawan Ukraina. 

Berdasarkan survei terbaru Gallup Korea, sekitar 82 persen rakyat Korea Selatan (Korsel) menolak rencana pengiriman senjata ke Ukraina. Meskipun begitu, mayoritas warga Korsel tetap menganggap aliansi antara Rusia-Korut sebagai ancaman baru. 

Meskipun tidak mengirimkan senjata, Korsel bersedia menyediakan kendaraan penjinak ranjau, kendaraan lapis baja, dan sejumlah bantuan kemanusiaan ke Ukraina.