AS Genjot Fase Kedua Perdamaian Gaza di Tengah Ketegangan Kawasan

15 Jan 2026, 12:11 WIB

Marcheilla Ariesta

AS Genjot Fase Kedua Perdamaian Gaza di Tengah Ketegangan Kawasan

Ilustrasi salah satu serangan di Gaza. (unsplash.com/mohammed_ibrahim_mi)

Intinya sih...

Tantangan pelucutan senjata HamasFase kedua mencakup proses demiliterisasi penuh Gaza, khususnya pelucutan senjata seluruh personel bersenjata yang tidak sah.
Dewan Perdamaian Internasional sudah dipilihWashington telah mengirimkan undangan kepada calon anggota Board of Peace yang dipilih langsung oleh Presiden Trump.
Rekonstruksi Gaza dan masa depan wilayahPrioritas awal komite adalah bantuan darurat, termasuk penyediaan hunian bagi warga Palestina yang mengungsi dan kini tinggal di tenda-tenda darurat di tengah puing-puing.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat mengumumkan akan memulai fase kedua rencana penghentian perang di Gaza, meski sejumlah elemen kunci fase pertama—termasuk gencatan senjata penuh antara Israel dan Hamas—belum sepenuhnya terlaksana.

Pengumuman tersebut disampaikan pada Rabu waktu setempat, di tengah berlanjutnya serangan udara Israel yang menewaskan ratusan warga di Gaza, kegagalan pemulangan satu sandera Israel yang tersisa, serta tertundanya pembukaan kembali penyeberangan Gaza–Mesir oleh Israel.

Dengan melanjutkan ke fase kedua, Amerika Serikat (AS) bersama negara-negara mediator kini dihadapkan pada tantangan yang lebih kompleks, mulai dari pelucutan senjata Hamas hingga rencana penempatan pasukan penjaga perdamaian internasional di Gaza.

Utusan khusus Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff mengatakan, fase kedua akan membentuk pemerintahan teknokratis Palestina di Gaza sebagai otoritas transisi.

“Fase ini membentuk pemerintahan teknokratis Palestina transisi di Gaza dan akan memulai proses pelucutan senjata serta rekonstruksi,” tulis Witkoff dalam unggahan media sosialnya, dikutip dari Korea Herald, Kamis (15/1/2026).

Menurut pernyataan bersama mediator Mesir, Qatar, dan Turki, badan tersebut akan beranggotakan 15 orang dan dipimpin oleh Ali Shaath, mantan wakil menteri di Otoritas Palestina yang sebelumnya bertanggung jawab mengembangkan kawasan industri.

Rencana tersebut telah disepakati Israel dan Hamas pada Oktober lalu sebagai bagian dari rencana Trump, di mana pemerintahan teknokratis itu akan berada di bawah pengawasan “Board of Peace” internasional selama masa transisi.

1. Tantangan pelucutan senjata Hamas

peringatan 25 tahun Hamas di Gaza pada 2012 (commons.wikimedia.org/Hadi Mohammad)

Fase kedua juga mencakup proses demiliterisasi penuh Gaza, khususnya pelucutan senjata seluruh personel bersenjata yang tidak sah.

“Fase kedua akan memulai demiliterisasi penuh dan rekonstruksi Gaza, terutama pelucutan senjata seluruh personel yang tidak berwenang,” ujar Witkoff.

Namun hingga kini belum jelas bagaimana Hamas, yang telah kembali mengonsolidasikan kekuatannya sejak gencatan senjata rapuh dimulai Oktober lalu, akan dilucuti. Hamas secara konsisten menolak menyerahkan senjatanya sebelum berdirinya negara Palestina.

Seorang pejabat AS yang memberikan pengarahan secara anonim menyebutkan bahwa Israel masih meragukan Hamas bersedia melucuti senjata dan mempertanyakan apakah rakyat Palestina benar-benar menginginkan perdamaian.

“Tujuan kami adalah menciptakan alternatif bagi Hamas yang menginginkan perdamaian, dan memberdayakan mereka,” ujar pejabat tersebut, merujuk pada komite teknokratis Palestina sebagai pemerintahan baru Gaza.

2. Dewan Perdamaian Internasional sudah dipilih

Menlu Sugiono dalam pertemuan DK PBB membahas AI. (IDN Times/Marcheilla Ariesta)

Washington telah mengirimkan undangan kepada calon anggota Board of Peace yang dipilih langsung oleh Presiden Trump. Pengumuman lanjutan terkait dewan tersebut juga diperkirakan akan disampaikan dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos pekan depan.

Di sisi Palestina, Otoritas Palestina di Tepi Barat menyambut baik langkah AS tersebut. Wakil Presiden Palestina Hussein Al-Sheikh menyatakan dukungan terhadap pembentukan komite teknokratis.

“Institusi di Gaza harus terhubung dengan institusi Otoritas Palestina di Tepi Barat, dengan menjunjung prinsip satu sistem, satu hukum, dan satu senjata yang sah,” tulis Al-Sheikh.

Sementara itu, delegasi Hamas dan faksi-faksi Palestina lainnya berada di Kairo untuk membahas fase kedua, termasuk agenda pelucutan senjata. Sumber Mesir menyebutkan pembahasan dengan Hamas kini difokuskan pada isu tersebut.

3. Rekonstruksi Gaza dan masa depan wilayah

Kerusakan di kota Gaza setelah dibombardir Israel (https://unsplash.com/@emad_el_bayed)

Ali Shaath mengatakan, prioritas awal komite adalah bantuan darurat, termasuk penyediaan hunian bagi warga Palestina yang mengungsi dan kini tinggal di tenda-tenda darurat di tengah puing-puing.

“Jika saya membawa buldoser dan mendorong puing-puing ke laut untuk membuat pulau-pulau baru, saya bisa menciptakan lahan baru bagi Gaza sekaligus membersihkan puing. Ini tidak akan memakan waktu lebih dari tiga tahun,” kata Shaath dalam wawancara radio di Tepi Barat.

Namun laporan PBB tahun 2024 memperkirakan pembangunan kembali rumah-rumah yang hancur di Gaza setidaknya akan berlangsung hingga 2040, bahkan bisa memakan waktu puluhan tahun.

Daftar anggota komite teknokratis juga disebut telah mendapat persetujuan dari Hamas dan Fatah, termasuk Ketua Kamar Dagang Gaza Ayed Abu Ramadan, profesional telekomunikasi Omar Shamali, serta Sami Nasman, mantan pejabat senior keamanan Otoritas Palestina yang dikenal sebagai kritikus Hamas. Hingga kini, pejabat Israel belum memberikan tanggapan resmi atas perkembangan tersebut.