Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS), pada Selasa (2/5/2023), menginstruksikan penerjunan sekitar 1.500 personel militer ke perbatasan Meksiko. Kebijakan itu untuk menghalau gelombang migran ilegal setelah berakhirnya pembatasan pandemik COVID-19.
Pekan lalu, Presiden AS Joe Biden menyinggung beberapa strategi baru menghadapi gelombang migran. Washington juga berencana membuka pusat pemrosesan bagi migran yang lari dari negara asalnya. Pusat pendataan akan dibuka di Kolombia dan Guatemala.
Penerjunan personel militer AS di perbatasan bagian selatan dinilai penting untuk meminimalisir masuknya migran ilegal. Sebab, mulai 11 Mei pembatasan selama pandemik COVID-19 di perbatasan akan dihapuskan.
Nantinya, 1.500 tentara akan disebar di sepanjang perbatasan AS-Meksiko untuk membantu tugas dari aparat Penjaga Perbatasan. Juru bicara Pentagon, Pat Ryder, mengatakan bahwa aparat akan memantau situasi perbatasan.
"Pasukan itu akan diterjunkan untuk melakukan pengecekan dan pemantauan di lapangan, termasuk pemasukan data dan bantuan di gudang. Bantuan mereka berfungsi untuk mengisi kekosongan dari personel Penjaga Perbatasan," papar Ryder, dikutip Reuters.
Ribuan pasukan ini merupakan tambahan dari 2.500 tentara yang sudah diterjunkan di perbatasan Meksiko.
Kebijakan ini didasari berakhirnya pembatasan Title 42 yang memperbolehkan AS mengusir migran non-Meksiko ke teritori Meksiko. Migran ilegal juga tidak akan mendapat kesempatan untuk memperoleh suaka di AS.
Sejak Biden menjabat sebagai presiden, terdapat lonjakan migran ilegal yang melintasi perbatasan AS-Meksiko. Bahkan, gelombang migran dari Amerika Tengah, Asia, dan Afrika juga terus berdatangan ke perbatasan Meksiko-AS.
AS juga berupaya mempercepat proses pemberian suaka bagi migran di perbatasan. Individu yang tidak memenuhi kualifikasi akan langsung dideportasi dan migran yang masuk ke AS secara ilegal akan mendapat hukuman, dilansir DW.
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengatakan bahwa pusat pemrosesan pencari suaka akan didirikan di luar negeri. Nantinya, orang yang melarikan diri dari kemiskinan dan kekerasan bisa mendaftar secara legal dan ditempatkan di AS, Kanada, atau Spanyol.
Senator Partai Demokrat, Bob Menendez, mengkritik keras pengiriman 1.500 tentara tambahan ke perbatasan Meksiko. Ia menyebut bahwa ini tidak dapat diterima dan merupakan bentuk militerisasi perbatasan.
"Sudah ada krisis kemanusiaan di belahan Bumi bagian barat. Penerjunan militer hanya menandakan bahwa migran adalah ancaman yang membutuhkan tentara dalam menghadapinya," terang Menendez, dikutip Politico.
Sementara itu, Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) tidak keberatan dengan keputusan penerjunan tentara AS di perbatasan. Ia menyebut bahwa AS adalah negara berdaulat dan Meksiko menghormati keputusannya.
AMLO sudah dijadwalkan bertemu dengan penasehat Keamanan Negara AS, Elizabeth Sherwood-Randall, di Meksiko. Keduanya akan membicarakan masalah migrasi.