ASEAN Desak Myanmar Hentikan Kekerasan Sebelum Pemilu!
Jakarta, IDN Times – Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) meminta junta militer Myanmar menghentikan kekerasan sebelum menggelar pemilu. Seruan ini disampaikan dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN pada Minggu (19/1/2026) di Langkawi, Malaysia.
Malaysia juga menunjuk Othman Hashim sebagai utusan khusus untuk menangani krisis Myanmar. Langkah ini bertujuan mendorong pelaksanaan rencana perdamaian ASEAN yang hingga kini belum berjalan sejak diperkenalkan pada 2021.
1. ASEAN minta akses kemanusiaan terbuka
ASEAN meminta Myanmar membuka akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, menegaskan bahwa pemilu tidak dapat dilaksanakan jika kekerasan belum berhenti.
“Kami menekankan bahwa pemilu harus inklusif. Semua pihak harus dilibatkan,” ujar Hasan.
Ia juga menyatakan bahwa penghentian kekerasan adalah prioritas utama ASEAN saat ini.
Pada 2023, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyarankan agar ASEAN “menyingkirkan” Myanmar sementara waktu. Menurutnya, langkah ini perlu agar krisis Myanmar tidak mengganggu kinerja ASEAN, Dilansir dari CNA.
Krisis di Myanmar telah berlangsung sejak kudeta militer pada 2021. Konflik tersebut menyebabkan hampir 20 juta orang membutuhkan bantuan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut situasi kemanusiaan di Myanmar berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.
Hashim akan segera mengunjungi Myanmar. Ia akan mendorong pemerintah dan pihak terkait untuk melaksanakan rencana perdamaian ASEAN demi tercapainya stabilitas.