ASEAN Tolak Embargo Senjata untuk Myanmar, Dianggap Tak Efektif
Jakarta, IDN Times - Sembilan dari 10 anggota ASEAN menginginkan draf resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak memasukkan embargo senjata sebagai sanksi atas kudeta militer dan kekerasan terhadap warga sipil yang terjadi di Myanmar sejak 1 Februari 2021.
Dilansir dari The Straits Times, permintaan itu didasari kebutuhan ASEAN untuk tetap membuka saluran dialog dengan junta militer. Sejauh ini sudah ada 50 negara yang mendukung resolusi embargo senjata yang dirancang oleh Liechtenstein.
Melalui surat tertanggal 19 Mei sebagai bentuk sikap ASEAN, seluruh negara anggota kecuali Myanmar, dikatakan bahwa draf resolusi "tidak dapat meminta dukungan seluas mungkin dalam bentuknya saat ini, terutama dari semua negara yang terkena dampak langsung di kawasan itu.”
Artinya, perlu ada perubahan draf agar ASEAN mendukung resolusi tersebut.
1. Menuntut perubahan draf
Negosiasi lebih lanjut diperlukan agar draf dapat diterima, terutama untuk negara-negara yang paling terkena dampak langsung atau Myanmar, serta negara-negara yang terlibat dalam upaya resolusi konflik.
"Ini juga merupakan keyakinan teguh kami bahwa jika resolusi Majelis Umum tentang situasi di Myanmar akan membantu negara-negara di ASEAN, maka itu perlu diadopsi melalui konsensus," demikian tertuang dalam surat tersebut.
Desakan untuk mengembargo suplai senjata kepada Tatmadaw, sebutan untuk militer Myanmar, tidak lepas dari aksi kekerasan yang telah menewaskan lebih dari 800 pengunjuk rasa, berdasarkan laporan asosiasi pemantau setempat.