ASEAN Minta Bantuan PBB dan Dewan Keamanan untuk Menekan Myanmar
Jakarta, IDN Times - Krisis kemanusiaan di Myanmar pasca kudeta militer menjadi ujian bagi Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). Sejak ASEAN Leaders Summit (ALM) digelar pada 24 April 2021, situasi di Myanmar tak kunjung membaik, kekerasan terhadap warga sipil masih terjadi meski intensitasnya mulai menurun.
Pertemuan para pemimpin ASEAN, juga dihadiri Jenderal Min Aung Hlaing selaku pemimpin de facto Myanmar, menghasilkan five-points consensus, yang antara lain menuntut Burma menghentikan kekerasan terhadap pengunjuk rasa dan membebaskan tahanan politik termasuk penasihat negara Aung San Suu Kyi serta Presiden Win Myint.
Kendati begitu, hingga saat ini, Myanmar seperti tidak memiliki komitmen untuk merealisasikan kesepakatan yang terjalin.
1. ASEAN masih berusaha mewujudkan konsensus
Ketika menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB) di New York, Amerika Serikat (AS), Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan bahwa fokus ASEAN saat ini adalah mengimplementasikan 5 poin konsensus hasil ALM.
“Saya sampaikan upaya yang dilakukan ASEAN untuk segera menghentikan kekerasan dan mengembalikan demokrasi di Myanmar, termasuk 5 points concensus,” kata Retno melalui keterangan pers virtual, Jumat (21/5/2021).
2. Meminta dukungan DK dan MU PBB
Demi mewujudkan konsensus, ASEAN juga meminta dukungan Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB untuk menekan Myanmar.
“Saya meminta agar DK PBB, MU PBB memberikan dukungan terhadap upaya yang dilakukan ASEAN dan menggunakan pengaruhnya kepada pihak yang terkait di Myanmar, agar menerima fasilitasi ASEAN dalam menyelesaikan masalah di Myanmar,” ulas Retno.
3. Mengapresiasi upaya Indonesia
Terkait pembahasan isu Myanmar, Presiden MU dan Presiden DK PBB menyampaikan apresiasi tinggi kepada Indonesia, yang memainkan peran de facto sebagai pemimpin ASEAN untuk mencari solusi di Myanmar.
“Presiden DK dan Presiden MU PBB juga menyatakan dukungannya kepada ASEAN, termasuk pelaksanaan 5 points of consensus dari ALM yang telah diselenggarakan di Jakarta bulan lalu,” tutup Retno.
Aktivis kemanusiaan di Myanmar melaporkan, sedikitnya 800 orang meninggal sejak kudeta terjadi pada 1 Februari 20210.
