Brussel, IDN Times - Diplomat Uni Eropa, pada hari Selasa (22/01) menyatakan seluruh delegasi Uni Eropa sekarang akan mengalami kesulitan untuk bepergian keluar-masuk dari Suriah.
Permasalahan ini muncul setelah Presiden Suriah Bashar al Assad mencabut visa khusus (Multi-Entry) delegasi Uni Eropa yang menggunakan visa itu untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan ke Suriah, seperti yang dilansir dari Reuters.
Dikutip dari i24News, menurut para Diplomat Uni Eropa Pemerintah Suriah tidak ada sama sekali memberi peringatan dan menjelaskan mengapa visa khusus mereka tiba-tiba dicabut.
Pejabat Uni Eropa sangat berharap dan mengupayakan segala cara untuk memastikan pencabutan visa khusus delegasinya tidak akan mempengaruhi pengiriman bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan warga Suriah.
"Ini adalah masalah serius untuk bantuan kemanusiaan UE", ujar salah satu Diplomat/Delegasi Uni Eropa. Ia juga menambahkan bahwa, "tindakan ini sengat menghantam diplomat dan staf dari Kedutaan Pemerintahan Eropa dan institusi Uni Eropa".
Perang saudara yang berkecamuk di Suriah sejak tahun 2011, terbukti sangat menghancurkan perekonomian dan masa depan warga Suriah. Banyaknya tragedi kemanusiaan di Suriah sampai saat ini membuat Uni Eropa terus berupaya membantu. Setidaknya, Uni Eropa sudah menyalurkan $909.44 juta berupa makanan, obat, dan pernaungan bagi warga-warga Suriah yang membutuhkan.
Penggunaan Visa Multi-Entry banyak digunakan delegasi Uni Eropa yang berpergian (pulang-pergi) dari basis mereka di Kota Beirut (Lebanon) dan kemudian pergi untuk melanjutkan pengiriman bantuan dari Kota Damaskus ke seluruh wilayah Suriah, dilansir dari Reuters. Keputusan perubahan Visa Multi-Entry menjadi Visa Single-Entry oleh Pemerintah Suriah atas perintah khusus dari Presiden Assad diakui mempersulit seluruh kegiatan dan agenda kemanusiaan yang dilaksanakan delegasi Uni Eropa.
Pemerintah Uni Eropa, pada hari Senin (21/01) yang menerapkan sanksi ekonomi baru kepada Pemerintahan Bashar al Assad dianggap sebagai pemicu utama pencabutan visa khusus delegasi Uni Eropa. Ekspansi dan beberapa kejahatan kemanusiaan yang dilihat Uni Eropa melanggar kebijakan internasional menjadi alasan mengapa UE terus mencoba menerapkan sanksi terhadap Pemerintah Suriah.
Uni Eropa juga sudah memastikan bahwa kebijakannya terhadap Assad tidak akan pernah berubah sampai Assad mengakui kesalahannya. Namun, menurut beberapa diplomat Uni Eropa alasan sebenarnya adalah keinginan dan desakan Assad kepada Uni Eropa untuk membuka kembali kedutaannya di Suriah yang masih dihiraukan.
Uni Emirat Arab yang sudah membuka kedutaanya pada tanggal 27 Desember 2018 menjadi salah satu bukti bahwa Pemerintahan Suriah sudah berhasil mengembalikan kestabilan yang cukup di negaranya tetapi belum dapat menarik perhatian Uni Eropa kembali membuka gedung kedutaan mereka.