Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
bendera Australia (pixabay.com/RebeccaLintzPhotography)
bendera Australia (pixabay.com/RebeccaLintzPhotography)

Intinya sih...

  • Hubungan Australia-Israel memburuk dalam beberapa bulan terakhir.

  • Australia-Israel saling cabut visa perwakilan diplomatik.

  • Netanyahu menyebut Albanese pengkhianat.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Australia membalas kritik provokatif Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu usai menyebut Perdana Menteri Australia Anthony akan dikenang oleh sejarah sebagai politisi lemah yang mengkhianati Israel dan menelantarkan orang-orang Yahudi Australia. Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke menuduh Netanyahu menyamakan kekuatan dengan membunuh orang.

"Kekuatan tidak diukur dari berapa banyak orang yang bisa Anda bom atau berapa banyak anak yang bisa Anda biarkan kelaparan," kata Burke, dikutip dari The Guardian, Rabu (20/8/2025).

"Kekuatan jauh lebih baik diukur dari apa yang telah dilakukan Perdana Menteri Anthony Albanese, yaitu ketika ada keputusan yang kita tahu tidak akan disukai Israel, dia langsung menemui Benjamin Netanyahu," tambahnya.

1. Hubungan Australia-Israel memburuk dalam beberapa bulan terakhir

Australia dan Israel secara tradisional merupakan sekutu dekat. Namun, hubungan kedua negara semakin memburuk dalam beberapa bulan terakhir di tengah ketegangan terkait perang di Gaza, terutama setelah Canberra mengumumkan akan mengakui negara Palestina.

Pada Senin, Netanyahu menuduh Albanese menyuburkan api antisemitisme, dan mengutuk pengakuan Australia atas Palestina, yang disebutnya sebagai peredaan. Dalam suratnya kepada Albanese, Netanyahu mengklaim bahwa kebencian terhadap Yahudi kini menghantui jalan-jalan Australia.

Menanggapi kritik Netanyahu terkait dirinya, Albanese mengatakan bahwa dirinya memperlakukan para pemimpin negara lain dengan hormat dan tidak menganggap serius surat Netanyahu.

"Tugas saya adalah mewakili kepentingan nasional Australia dan saya sangat yakin bahwa rakyat Australia menginginkan dua hal. Pertama, mereka ingin orang-orang berhenti saling membunuh, baik itu orang Israel maupun Palestina. Kedua, mereka ingin konflik tidak dibawa ke sini," kata Albanese.

2. Australia-Israel saling cabut visa perwakilan diplomatik

Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar. (DedaSasha, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Pada Senin, Australia mengumumkan pembatalan visa Simcha Rothman, seorang anggota parlemen dari partai Zionisme Religius Israel dan anggota koalisi pemerintahan Netanyahu, di tengah kekhawatiran bahwa tur pidatonya di Negeri Kanguru itu bertujuan menyebarkan perpecahan, mengutip Al Jazeera.

Burke mengatakan pembatalan itu didasari oleh pernyataan Rothman yang mengadvokasi pengusiran warga Palestina dari Gaza, dan membantah klaim kelaparan di wilayah tersebut. Rothman juga pernah mengklaim anak-anak di Gaza adalah musuh yang seharusnya tidak diizinkan melarikan diri ke Israel.

Tak berselang lama setelah keputusan itu dibuat, Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, juga mencabut visa diplomat Australia untuk Otoritas Palestina. Saar mengatakan, pemerintah Australia justru memilih untuk mengobarkan tuduhan palsu, seolah-olah kunjungan tokoh-tokoh Israel akan mengganggu ketertiban umum dan merugikan penduduk Muslim Australia.

3. Koalisi oposisi kritik keputusan partai buruh

bendera Australia (pexels.com/Hugo Heimendinger)

Pihak oposisi menuduh pemerintah telah merusak hubungan dengan Israel, yang digambarkannya berada pada titik terendah sepanjang masa. Pemimpin Oposisi, Sussan Ley, mengatakan bahwa hubungan kedua negara telah dan sedang disalahgunakan, dilansir ABC News.

Pihaknya menentang keputusan Partai Buruh untuk mengakui kenegaraan Palestina dan berjanji untuk membatalkan keputusan tersebut jika terpilih dalam tiga tahun.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Bayangan, Andrew Hastie, mengkritik keputusan untuk mencabut visa Rothman. Dia mengatakan, meskipun dirinya tidak setuju dengan semua pandangan Rothman, pemerintah seharusnya tidak menolak visa seorang anggota Knesset.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Editorial Team