Australia Beri Bantuan Keamanan Senilai Rp1 T untuk Papua Nugini

Para perdana menteri menegaskan kembali bahwa kedua negara sebagai mitra setara, bekerja sama guna memajukan perdamaian, kemakmuran dan ketahanan, baik secara bilateral dan di kawasan.

"Papua Nugini dan Australia menegaskan kembali komitmen mereka terhadap arsitektur keamanan yang ada di kawasan ini sebagai pendorong utama kerja sama keamanan," kata Marape dan Albanese dalam pernyataan bersama, dikutip dari laman resmi PM Australia.

Dalam lawatannya yang berlangsung dari 7-9 Februari, Marape juga mendapat kesempatan berpidato di depan para anggota dan senator Parlemen Australia. Dia berjanji bahwa 'tidak ada yang akan menghalangi hubungan kedua negara'. Pidato tersebut menjadi pidato tatap muka pertama yang dilakukan pemimpin asing sejak 2020.

Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan bahwa pidato bersejarah Marape meningkatkan hubungan Negeri Kanguru dengan Pasifik.

"Kami tahu bahwa China adalah kekuatan besar yang menegaskan kepentingannya. Apa yang kami lakukan adalah menekankan kembali peran kami dalam keluarga besar di Pasifik dan pentingnya keterlibatan tersebut," ungkapnya, dikutip dari Associated Press.

Papua Nugini yang merupakan bagian strategis penting di Pasifik Selatan telah menolak tawaran dari China, yang membuat perjanjian keamanan dengan Kepulauan Solomon pada 2022 yang menimbulkan kekhawatiran di antara sebagian orang di wilayah tersebut.

Laporan baru-baru ini bahwa Port Moresby-Beijing telah mengadakan pembicaraan awal mengenai kerja sama keamanan dan kepolisian, membuat khawatir Canberra, dilansir The Guardian.

Australia menilai bahwa Negeri Tirai Bambu sedang belajar dari kesalahannya. Itu termasuk upayanya yang gagal pada tahun lalu untuk mencapai perjanjian keamanan dan perdagangan menyeluruh dengan 10 negara-negara Pasifik sekaligus.

Saat ini, Papua Nugini sedang berjuang melawan kekerasan suku dan kerusuhan sipil, serta ingin meningkatkan jumlah polisi dari 6 ribu menjadi 26 ribu petugas. 

Kemarahan atas tingginya angka pengangguran dan biaya hidup menyebabkan kerusuhan dan penjarahan bulan lalu di dua kota terbesarnya. Sejumlah menteri negara tersebut mengundurkan diri dan Marape yang berada di bawah tekanan akan segera menghadapi mosi tidak percaya.

Meski begitu, Marape menolak untuk mundur. Dia mengatakan bahwa kerusuhan tersebut direncanakan dan diorganisir secara politik. Menurutnya, ia hanya dapat diberhentikan melalui persetujuan parlemen.