Ted Hui mendesak Australia perjuangkan nilai-nilai demokrasi.
Australia memberikan suaka kepada Hui untuk seimbangkan hubungan dengan China dan advokasi HAM.
Hong Kong menuduh aktivis di luar negeri melakukan hasutan, termasuk Ted Hui.
Jakarta, IDN Times - Australia telah memberikan suaka kepada mantan anggota parlemen Hong Kong dan aktivis pro-demokrasi, Ted Hui. Berita ini diumumkan Hui dalam unggahannya di Facebook pada Sabtu (16/8/2025).
Hui menyatakan bahwa ia menerima pemberitahuan tertulis dari Departemen Dalam Negeri Australia pada 15 Agustus 2025, yang menyetujui klaim visa perlindungannya. Suaka tersebut juga berlaku untuk istri, anak-anak, dan orang tuanya.
Hui menyampaikan perasaan yang sangat pribadi dalam unggahannya. Ia lega karena aman, tetapi berduka atas pengasingannya dan perpisahan dari rumah. Ia juga berterima kasih kepada orang-orang atas ucapan selamat mereka.
"Bagaimana cara memberi selamat kepada pengungsi politik yang merindukan kampung halamannya," ungkapnya.
"Jika bukan karena penganiayaan politik, saya tidak akan pernah berpikir untuk tinggal di negeri asing. Imigran selalu bisa kembali ke kampung halaman mereka untuk mengunjungi kerabat kapan saja, orang buangan tidak punya rumah," tambahnya, dikutip dari The Straits Times.
Dalam pesannya, Hui mendesak Canberra untuk tidak melupakan mereka yang masih dipenjara di Hong Kong, termasuk Jimmy Lai. Ia juga menyerukan Australia untuk terus memperjuangkan nilai-nilai demokrasi secara global.
Langkah ini dilakukan saat Australia berupaya memperkuat hubungan diplomatik dengan China, yang disorot oleh kunjungan Perdana Menteri Anthony Albanese baru-baru ini ke Beijing. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Australia penny Wong menegaskan kembali penentangannya terhadap penegakan keamanan nasional ekstrateritorial Hong Kong.
Pihak berwenang Hong Kong dan China belum menanggapi secara resmi keputusan suaka tersebut. Namun, seorang juru bicara mengatakan mereka yang melarikan diri tidak bisa berpikir bahwa mereka dapat menghindari tanggung jawab pidana.
"Negara manapun yang melindungi penjahat Hong Kong dalam bentuk apapun, menunjukkan penghinaan terhadap supremasi hukum. Tindakan tersebut sangat tidak menghormati sistem hukum Hong Kong dan secara tidak beradab mencampuri urusan Hong Kong," kata juru bicara tersebut pada 16 Agustus 2025, The Guardian melaporkan.
Pada akhir 2020, Hui meninggalkan Hong Kong dan tinggal di Adelaide sebagai pengacara, setelah menghadapi tuntutan pidana terkait protes pro-demokrasi tahun 2019.
Pada 2023, Hong Kong menuduh Hui dan 7 orang lainnya melakukan pelanggaran keamanan nasional, termasuk hasutan untuk memisahkan diri. Saat itu, otoritas Hong Kong akan memberikan hadiah 1 juta dolar Hong Kong (sekitar Rp2 milyar) untuk masing-masing dari mereka.
Hadiah uang tebusan tersebut menuai kritik keras dari negara-negara Barat. Canberra mengatakan pihaknya kecewa dengan keputusan tersebut, dan menyatakan prihatin dengan hukum di sana.
Hong Kong merupakan wilayah administratif khusus China yang diserahkan kembali oleh Inggris pada 1997. Kota tersebut telah menyaksikan pembungkaman perbedaan pendapat sejak Beijing memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional. Ini menyusul insiden protes pro-demokrasi yang besar dan terkadang disertai kekerasan yang meletus pada 2019.