Australia Kembali Lanjutkan Pendanaan untuk UNRWA

15 Mar 2024, 17:11 WIB

bendera Australia (pexels.com/Hugo Heimendinger)

Jakarta, IDN Times - Australia akan melanjutkan pendanaan untuk badan bantuan utama Palestina (UNRWA), di tengah kekhawatiran tentang memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza.

Menteri Luar Negeri Penny Wong pada Jumat (15/3/2024) mengumumkan bahwa pihaknya akan mencairkan dana darurat sebesar 6 juta dolar Australia (sekitar Rp61 miliar) untuk UNRWA. Ia juga mengatakan bahwa setelah berkonsultasi dengan UNRWA dan sejumlah donatur lainnya, pihaknya yakin bahwa lembaga bantuan tersebut bukanlah organisasi teror seperti yang dituduhkan Israel.

"Kita memiliki anak-anak dan keluarga yang kelaparan dan kita memiliki kapasitas bersama komunitas internasional untuk membantu mereka. Kami tahu bahwa UNRWA sangat utama dan penting dalam menyalurkan bantuan tersebut," kata Wong dalam konferensi pers, dikutip Reuters.

1. Australia juga sumbang 140 parasut untuk pengiriman bantuan melalui udara

Wong juga mengumumkan dana tambahan sebesar 4 juta dolar Australia (sekitar Rp41 miliar) untuk UNICEF dan 2 juta dolar Australia (Rp20 miliar) untuk fasilitas PBB lainnya di Gaza. Selain itu, Australia akan menyumbangkan 140 parasut kepada Yordania dan Uni Emirat Arab (UEA) untuk digunakan dalam pengiriman bantuan melalui udara.

Australia termasuk di antara belasan negara donatur yang menangguhkan pendanaan untuk UNRWA pada akhir Januari, setelah pemerintah Israel menuduh 12 anggota staf badan tersebut terlibat dalam serangan Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober. PBB sendiri telah meluncurkan penyelidikan terkait tuduhan tersebut, dan UNRWA telah memecat beberapa stafnya.

Sebelumnya, Swedia, Kanada dan Uni Eropa (UE) telah melanjutkan kembali pendanaan untuk UNRWA sampai tingkat tertentu. Pekan lalu, ketua UNRWA Philippe Lazzarini mengatakan dia sangat optimistis bahwa donatur lainnya akan segera melanjutkan kembali pendanaan mereka. Adapun badan bantuan tersebut terancam mati akibat krisisi pendanaan.

2. Australia desak Israel izinkan lebih banyak truk bantuan masuk ke Gaza

Dalam kesempatan itu, Wong juga mendesak Israel untuk mengizinkan lebih banyak bantuan masuk ke Gaza. Program Pangan Dunia (WFP) telah memberitahu pemerintah Australia bahwa terdapat banyak pasokan makanan di luar perbatasan Gaza, namun tidak ada cara untuk mengirimkannya dalam jumlah besar ke Gaza tanpa kerja sama Israel.

“Kami mohon Israel mengizinkan lebih banyak bantuan ke Gaza sekarang,” kata Wong, seraya menyerukan pembebasan sandera Israel dan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza sesegera mungkin.

Sejak dua pekan lalu, Menteri Luar Negeri Australia itu telah mengatakan bahwa pemerintah akan mengumumkan bantuan darurat untuk rakyat Gaza.

Kepala eksekutif Save the Children Australia, Mat Tinkler, mengecam pemerintah atas keterlambatannya.

“Dengan semakin banyaknya anak-anak yang meninggal di Gaza setiap hari, kami tidak mempunyai banyak waktu,” kata Tinkler pada Kamis (14/3/2024).

3. Lebih dari 31 ribu warga di Gaza tewas akibat serangan Israel

Sementara itu, Presiden Dewan Eksekutif Yahudi Australia, Daniel Aghion, pada Jumat menyebut keputusan pemerintah itu salah.

“Pemerintah perlu mencari cara lain untuk memberi makan warga Gaza,” kata Aghion, dikutip The Guardian.

Sekitar 85 persen penduduk Gaza telah mengungsi akibat serangan Israel, sementara kelompok bantuan semakin khawatir akan kelaparan dan buruknya sanitasi di wilayah tersebut.

Menurut otoritas kesehatan Gaza, lebih dari 31 ribu warga Palestina di wilayah tersebut telah terbunuh sejak Israel memulai operasi militernya pada Oktober. Sebagian besar korban tewas adalah perempuan dan anak-anak.

Israel berdalih bahwa operasi militer mereka bertujuan untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan lebih dari 100 sandera yang masih ditawan di Gaza usai serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel selatan.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.