Bahrain Panggil Diplomat Irak terkait Serangan Drone di Negara Teluk

14 Apr 2026, 17:21 WIB

bendera Bahrain (Allan Donque from Manama, Kingdom of Bahrain, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons)

Intinya Sih

Bahrain memanggil diplomat Irak untuk memprotes serangan drone yang diduga diluncurkan dari wilayah Irak ke arah Bahrain dan negara Teluk lainnya, menuntut Baghdad bertindak cepat dan bertanggung jawab.
Kelompok pro-Iran di Irak terus melancarkan serangan drone dan rudal ke negara-negara Teluk meski ada gencatan senjata, memperburuk hubungan Irak dengan tetangga Arabnya.
Perundingan 21 jam antara AS dan Iran di Pakistan gagal mencapai kesepakatan, dengan kedua pihak saling menyalahkan atas kebuntuan terkait isu nuklir dan perdamaian kawasan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Bahrain memanggil utusan Irak pada Senin (13/4/2026), untuk memprotes serangan drone yang diklaim diluncurkan dari negara tersebut ke arah Bahrain dan negara-negara Teluk lainnya. Langkah serupa juga telah diambil oleh Arab Saudi sehari sebelumnya.

"Bahrain menyampaikan kecaman keras dan penolakan terhadap serangan berkelanjutan oleh drone yang diluncurkan dari wilayah Irak terhadap Kerajaan dan beberapa negara Dewan Kerja Sama Teluk lainnya,” kata Kementerian Luar Negeri Bahrain dalam pernyataannya, yang dilaporkan oleh kantor berita resmi BNA.

Kementerian menambahkan bahwa Direktur Jenderal Hubungan Bilateral, Sheikh Abdullah bin Ali Al Khalifa, telah menyerahkan nota protes resmi kepada Kuasa Usaha Kedutaan Besar Irak di Manama, Ahmed Ismail Al Karawi. Pesan diplomatik itu mendesak Baghdad untuk mengatasi ancaman dan serangan tersebut secara mendesak dan bertanggung jawab, dilansir dari The New Arab.

1. Kelompok pro-Iran di Irak serang kepentingan AS di kawasan Timur Tengah

bendera Irak (pexels.com/Engin Akyurt)

Irak ikut terseret ke dalam pusaran konflik di Timur Tengah sejak Amerika Serikat (AS)-Israel melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Sejak itu, kelompok bersenjata yang bersekutu dengan Iran di Irak berulang kali menembakkan drone dan rudal ke negara-negara Teluk dan Yordania. Mereka mengeklaim menargetkan kepentingan AS di kawasan tersebut.

Kepentingan AS di Irak juga tak luput dari sasaran, terutama kedutaan besarnya di Baghdad. Bulan lalu, Bahrain, Yordania, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA) mengeluarkan pernyataan bersama yang menuntut Baghdad untuk segera mengambil langkah menghentikan serangan dari wilayahnya.

Irak sendiri secara tegas menolak penggunaan wilayahnya untuk menargetkan negara-negara Teluk atau Yordania. Baghad menyatakan bahwa pihaknya telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan konstitusi dan hukum, dilansir dari Al Jazeera.

2. Serangan terhadap negara Teluk tetap terjadi meski adanya gencatan senjata

serangan rudal Iran terhadap Israel (x.com/@IRIran_Military)

Kelompok-kelompok yang bersekutu dengan Iran di Irak sebelumnya menyatakan berkomitmen terhadap gencatan senjata selama dua pekan antara Iran dan AS yang mulai berlaku sejak pekan lalu. Namun, hanya beberapa jam setelah gencatan senjata diumumkan, sejumlah negara Teluk melaporkan adanya serangan rudal dan drone di wilayah mereka.

Serangan-serangan ini sangat menguji hubungan Irak dengan negara-negara Arab tetangganya yang telah dibangun kembali dengan susah payah. Baghdad pun telah menyatakan kesiapan penuh untuk menerima informasi atau bukti apa pun terkait serangan tersebut guna menanganinya secara cepat dan bertanggung jawab.

3. Perundingan AS-Iran di Pakistan gagal mencapai kesepakatan

protes solidaritas terhadap Iran (Matt Hrkac from Geelong / Melbourne, Australia, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons)

Perkembangan terbaru ini terjadi setelah delegasi Iran dan AS menyelesaikan pembicaraan selama 21 jam di Islamabad, Pakistan, tanpa mencapai kesepakatan. Wakil Presiden AS, JD Vance, mengatakan Teheran menolak menerima persyaratan Washington, termasuk tuntutan agar Iran tidak mengembangkan senjata nuklir maupun mencari sarana yang memungkinkan mereka dengan cepat mewujudkannya.

Sebaliknya, para pejabat Iran justru menyalahkan pihak AS atas kegagalan mencapai kesepakatan. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi mengatakan bahwa para negosiator AS mengubah aturan main dan menghambat proses perdamaian ketika nota kesepahaman sudah hampir tercapai.

Sementara itu, Pakistan sebagai mediator meminta AS dan Iran untuk menjunjung tinggi komitmen terhadap gencatan senjata dan melanjutkan upaya guna mencapai perdamaian yang langgeng.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.