Bangladesh, IDN Times - Rencana pemulangan para pengungsi Rohingya dari kamp pengungsian di Bangladesh ke Myanmar sebentar lagi terlaksana. Selasa (16/1/2017) waktu setempat, Pemerintah Bangladesh dan Myanmar telah menyepakati jadwal pemulangan ratusan ribu pengungsi Rohingya itu.
Myanmar setuju untuk menerima 1.500 pengungsi Rohingya setiap minggunya. Pemulangan ini diprediksi akan tuntas dalam waktu dua tahun.
Dikutip BBC, lebih dari 740 ribu warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh di tengah-tengah kekerasan di Rakhine pada tahun 2016 dan 2017. Rencana pemulangan warga Rohingya ini menimbulkan kekhawatiran dari lembaga bantuan. Mereka khawatir pemulangan akan dilakukan secara paksa.
Bangladesh mengatakan pihaknya ingin memulangkan keluarga bersama anak-anak serta anak yatim dan anak korban perkosaan. Meski rencana ini sudah dekat, namun pengungsi Rohingya merasa ragu untuk kembali ke Myanmar. Mereka masih khawatir akan mendapatkan perlakuan serupa setelah kembali ke negara asalnya.
Seorang pemimpin masyarakat di sebuah kamp pengungsian di Cox's Bazaar mengatakan masih belum mengetahui secara jelas mengenai kesepakatan pemulangan. Saat ini yang menjadi prioritasnya adalah mendesak pemerintah memberikan kewarganegaraan sebagai Rohingya dan pengembalian tanah. Selain itu mereka juga meminta kepastian keamanan secara internasional.
Sementara Sekretaris Luar Negeri Bangladesh Shahidul Haque mengatakan pemerintah ingin memulangkan Rohingya lebih cepat. Namun Myanmar hanya akan menerima pengungsi Rohingya 300 orang setiap harinya atau sekitar 1.500 setiap minggu.
"Padahal kami meminta mereka untuk menerima kembali 15 ribu warga Rohingya setiap minggu," ujarnya.
Akhirnya permasalahan kuota pemulangan ini dikompromikan. Dalam waktu dekat pemulangan 300 orang Rohingya setiap hari dilakukan dan terus dalam pemantauan. Selama kurun waktu 3 bulan jumlah pemulangan warga Rohingya akan meningkat.
Jika pemulangan pengungsi Rohingya stagnan di angka 1.500 orang per pekan, maka dibutuhkan hampir 10 tahun untuk memulangkan 740 ribu warga Rohingya. Bangladesh berharap arus pemulangan bisa ditingkatkan.
Kedua negara telah bersepakat pemulangan Rohingya bersifat sukarela. Artinya masyarakat tidak dipaksa untuk pulang ke Myanmar. Namun sebagian besar pengungsi mengatakan, baru akan kembali ke Myanmar jika sudah ada jaminan kemanan dan rumah mereka dibangun.
Myanmar memang telah mulai membangun kembali tempat tinggal untuk Rohingya. Namun kebanyakan untuk warga yang non muslim. Saat ini sedang dipersiapkan tiga kamp transit yang pertama berkapasitas 30 ribu orang.
Sekretaris Luar Negeri Myanmar, U Myint Thu mengatakan proses pemulangan warga Rohingya akan dimulai Selasa (23/1/2018) mendatang.
Sementara, Sekretaris Negara Rakhine, U Tin Maung Swe mengatakan rumah-rumah untuk para pengungsi Rohingya memang belum dibangun. Namun pihaknya berencana untuk membangunnya di bawah proyek cash for work. Di mana Pemerintah akan memberikan warga tersebuut uang dan pekerjaan untuk membangun rumah.
Sementara dikutip guardian, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres mengatakan kesepakatan repatriasi atau pemulangan yang dilakukan antara Pemerintah Bangladesh dan Myanmar masih belum cukup jelas.
Harus ada kejelasan apakah para pengungsi diizinkan kembali ke rumah, atau tinggal di kamp yang dibangun secara khusus.
"Yang terburuk adalah memindahkan orang-orang ini dari kamp di Bangladesh ke kamp di Myanmar," ujar Gutterres. Kesepakatan itu tidak memasukkan peran Badan Pengungsi PBB. Sehingga sulit untuk menjamin bahwa operasi tersebut sesuai dengan standar internasional.
Sementara Amnesti Internasional menilai rencana pemulangan pengungsi Rohingya adalah hal yang prematur. "Rohingya memang memiliki hak mutlak untuk kembali. Tapi tidak boleh terburu-buru memulangkan orang. Hasil pemaksaan apapun akan menjadi pelanggaran hukum internasional," ujar Direktur Regional Amnesti Internasional, James Gomez.