Bank Dunia: Suriah Layak Dapat Pinjaman Lagi Usai Utangnya Lunas

Melansir NYT, Bank Dunia sedang menyiapkan proyek pertama di Suriah yang akan fokus pada perbaikan akses listrik. Layanan listrik dianggap sangat penting untuk mendukung layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, penyediaan air, dan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Bantuan ini bertujuan membantu Suriah menciptakan kondisi hidup lebih baik dan menstabilkan kawasan. Bank Dunia menekankan pentingnya ekosistem bisnis yang mendukung investasi swasta dan penciptaan lapangan kerja bagi masa depan rakyat Suriah.

"Kami senang pembersihan tunggakan Suriah akan memungkinkan Grup Bank Dunia untuk terlibat kembali dan membantu kebutuhan pembangunan rakyat Suriah. Setelah bertahun-tahun konflik, Suriah berada di jalur pemulihan dan pembangunan," kata Bank Dunia dalam pernyataannya, dilansir Al Jazeera.

Presiden Trump, pada Selasa (13/5/2025), mengumumkan pencabutan sanksi terhadap Suriah, termasuk sanksi di bawah Undang-Undang Perlindungan Sipil Caesar Suriah. Keesokan harinya, Trump bertemu Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa di KTT GCC di Riyadh, pertemuan pertama antara pemimpin kedua negara dalam 25 tahun.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, akan memberikan pembebasan sanksi bagi pihak-pihak yang sebelumnya dihukum karena berurusan dengan pemerintahan Bashar al-Assad. Dia telah digulingkan dari kekuasaan pada Desember 2024 setelah pemberontakan kelompok oposisi.

"Pencabutan sanksi terhadap Suriah merupakan titik balik penting. Ekonomi Suriah akan beralih dari interaksi dengan ekonomi berkembang menjadi terintegrasi dengan ekonomi yang lebih maju, yang berpotensi mengubah hubungan perdagangan dan investasi secara signifikan," kata Ibrahim Nafi Qushji, ekonom dan pakar perbankan.

Dana Moneter Internasional (IMF) juga telah menunjuk Ron van Rooden sebagai kepala misi pertamanya ke Suriah dalam 14 tahun. Van Rooden yang sebelumnya bekerja di Ukraina akan memimpin keterlibatan kembali lembaga tersebut dengan Suriah setelah sekian lama.

Ekonomi Suriah hancur akibat perang saudara sejak 2011, dengan Program Pembangunan PBB (UNDP) memperkirakan kerugian mencapai 923 miliar dolar AS (sekitar Rp15.218 triliun). Biaya rekonstruksi diperkirakan antara 250 miliar hingga 500 miliar dolar AS (sekitar Rp4.122 triliun hingga Rp8.244 triliun), dilansir The National.

Suriah mulai menarik investasi asing, seperti penandatanganan nota kesepahaman senilai 800 juta dolar AS (sekitar Rp13,1 triliun) dengan DP World untuk pengembangan pelabuhan Tartus. Kesepakatan dengan operator pelabuhan yang berbasis Dubai ini dilaporkan oleh kantor berita Suriah pada Jumat (16/5/2025).

"Tugas pertama IMF adalah memberikan bantuan teknis kepada Suriah untuk membangun kembali infrastruktur keuangan, lembaga pembuat kebijakan, dan mengumpulkan data yang diperlukan. Upaya ini dapat didanai oleh donor dan bisa dimulai dalam beberapa bulan," kata Martin Muehleisen, mantan kepala strategi IMF, dilansir Strait Times.

Meski ada harapan baru, tantangan besar masih menghadang Suriah. Infrastruktur negara tersebut masih rusak parah, jutaan warga masih mengungsi, dan konflik antar kelompok bersenjata masih mengancam stabilitas.