Baru Menjabat, Wali Kota NYC Zohran Mamdani Cabut Dekret Pro-Israel

Mamdani menghapus seluruh perintah eksekutif yang ditandatangani Eric Adams setelah 26 September 2024. Tanggal tersebut menandai momen ketika Adams didakwa atas tuduhan suap federal sebelum akhirnya kasusnya digugurkan.

Salah satu aturan yang dicabut adalah larangan bagi lembaga kota untuk memboikot atau mendivestasi dana dari Israel. Aturan ini sebelumnya dibuat Adams untuk menghalangi gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) yang didukung oleh Mamdani.

Selain itu, Mamdani juga membatalkan adopsi definisi antisemitisme dari Aliansi Peringatan Holocaust Internasional (IHRA). Definisi ini kerap dikritik karena menyamakan kritik terhadap zionisme atau kebijakan negara Israel sebagai bentuk ujaran kebencian terhadap Yahudi.

Kelompok advokasi hak sipil dan Palestina menyambut baik langkah cepat Mamdani dalam memulihkan kebebasan berekspresi di New York. Mereka menilai aturan lama tersebut sebagai upaya pembungkaman suara kritis terhadap pelanggaran HAM.

“Perintah inkonstitusional yang menyerang kebebasan berpendapat ini seharusnya tidak pernah diterbitkan sejak awal, karena membatasi boikot terhadap pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel,” ujar Kepala CAIR New York, Afaf Nasher, dilansir Al Jazeera.

Pemerintah Israel langsung melayangkan kecaman sesaat setelah pencabutan dekret tersebut diumumkan. Kementerian Luar Negeri Israel menuduh Mamdani menunjukkan wajah aslinya dan menganggap tindakan ini membahayakan komunitas Yahudi.

“Pada hari pertamanya sebagai wali kota NYC, Mamdani menunjukkan wajah aslinya: Ia menghapus definisi antisemitisme IHRA dan mencabut pembatasan boikot terhadap Israel. Ini bukan kepemimpinan. Ini seperti menyiram bensin antisemitisme ke api yang menyala,” tulis Kementerian Luar Negeri Israel dalam sebuah unggahan di platform media sosial X, dilansir The Hill.

Menteri Urusan Diaspora Israel, Amichai Chikli, bahkan melontarkan serangan personal dengan narasi Islamofobia terhadap Mamdani. Ia menuduh wali kota baru tersebut sebagai simpatisan Hamas dan mengaitkannya dengan Ikhwanul Muslimin tanpa bukti.

Tidak hanya Israel, pemerintahan Presiden Donald Trump turut mengeluarkan peringatan kepada balai kota New York. Kementerian Kehakiman AS mengancam akan menuntut administrasi Mamdani jika ditemukan indikasi pelanggaran kebebasan beragama.

Meskipun mencabut dekret pro-Israel, Mamdani tetap mempertahankan Kantor Pencegahan Antisemitisme yang dibentuk pada masa Adams. Ia berjanji akan menata kembali lembaga tersebut agar lebih efektif dalam memberantas kejahatan kebencian tanpa membungkam kritik politik.

Politikus sosialis Demokrat ini secara konsisten menyuarakan dukungan terhadap hak-hak Palestina dan melabeli Israel sebagai negara apartheid. Namun, ia menekankan perbedaan antara kritik terhadap pemerintah Israel dan kebencian terhadap identitas Yahudi.

“Ini adalah isu yang kami anggap sangat serius dan sebagai bagian dari komitmen yang telah kami buat kepada warga Yahudi New York: tidak hanya untuk melindungi mereka, tetapi juga untuk merayakan dan menghargai mereka,” kata Mamdani kepada wartawan, dilansir NYT.

Sejumlah organisasi Yahudi progresif di New York, seperti New York Jewish Agenda, mendukung langkah Mamdani yang menolak kodifikasi definisi IHRA. Menurut mereka tidak ada konsensus di tengah komunitas Yahudi untuk menggunakan definisi ini.