Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte. twitter.com/MinPres

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Belanda merencanakan untuk melakukan permintaan maaf atas perannya dalam perdagangan budak. Belanda telah menyiapkan pendanaan bagi proyek-proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang warisan perbudakan.

Dana tersebut akan diumumkan setelah negara meminta maaf secara resmi atas perannya dalam perbudakan pada akhir tahun ini atau awal tahun depan. Dilansir oleh Bloomberg, berdasarkan informasi dari pihak terkait, besaran dana tersebut mencapai 200 juta euro atau hampir Rp3 triliun rupiah.

1. Pernah menolak meminta Maaf, PM Belanda kini Berubah Pikiran

Pada 2020, Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte sempat menyatakan penolakan permintaan maaf atas sejarah kelam negaranya ini. Saat itu, ia berpendapat bahwa hal tersebut malah akan akan mempertajam polarisasi di masyarakat Belanda.

Pemikiran Rutte ini kemudian berubah ketika melakukan kunjungan ke salah satu negara bekas koloni Belanda, Suriname. Melalui pidatonya pada Senin (12/9/2022) malam waktu setempat, ia merasa perlu adanya pembicaraan mendalam tentang topik ini.

“Sebagian karena seluruh diskusi yang muncul seputar gerakan Black Lives Matter. Itu benar-benar membuat saya berpikir berbeda tentang topik ini,” ucap Rutte dalam pidatonya yang dikutip dari The Times.

Pada pernyataan resminya, Rutte berpendapat bahwa meskipun sudah tidak ada lagi orang yang hidup di masa tersebut, hal ini masih menjadi bab sejarah yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, pada peringatan 150 tahun penghapusan perbudakan di Belanda yang jatuh pada tahun depan, ia berharap topik besar ini dapat terus dibicarakan dan didiskusikan.

2. Pemerintah daerah dan perusahaan Belanda sempat meminta maaf terlebih dahulu

Editorial Team

Tonton lebih seru di