Belgia Dinyatakan Bersalah atas Kasus Penculikan Anak di Kongo

Kelima perempuan tersebut, yang kini berusia 70-an tahun, mengajukan banding setelah kalah dalam gugatan di pengadilan yang lebih rendah pada 2021. Pengadilan tingkat pertama memihak pemerintah Belgia dan menyatakan bahwa pemindahan paksa yang mereka alami bukanlah kejahatan pada era kolonial.

Pengadilan banding menolak argumen tersebut, dengan menyatakan bahwa pemindahan paksa adalah tindakan yang tidak manusiawi serta bentuk penindasan yang tergolong sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan statuta pengadilan Nuremberg yang diakui oleh Majelis Umum PBB pada 1946. Belgia sendiri merupakan salah satu negara yang menandatangani perjanjian tersebut.

Michele Hirsch, salah satu pengacara penggugat, mengatakan bahwa putusan pada Senin merupakan kemenangan dan keputusan bersejarah.

"Ini adalah pertama kalinya di Belgia dan mungkin di Eropa pengadilan mengutuk negara kolonial Belgia atas kejahatan terhadap kemanusiaan," katanya kepada media lokal.

Monique Bitu Bingi, yang dipisahkan dari ibunya saat berusia 3 tahun, mengatakan bahwa keadilan telah ditegakkan.

“Saya lega. Para hakim telah mengakui bahwa ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan," katanya kepada The Guardian.

Noelle Verbeken, yang ditempatkan 500 km jauhnya dari tempat asalnya, juga akhirnya dapat bernapas lega.

“Keputusan ini menunjukkan bahwa kami memiliki nilai tertentu di dunia. Kami diakui," ungkapnya.

Para penggugat mengatakan bahwa mereka dibawa ke lembaga Katolik dan tinggal di sana sampai Belgia meninggalkan wilayah kolonialnya tersebut pada 1960.

Beberapa dekade kemudian, empat dari perempuan tersebut memperoleh kewarganegaraan Belgia setelah melalui proses hukum yang panjang. Marie-Jose Loshi tidak pernah diberikan kewarganegaraan Belgia dan akhirnya menetap di Prancis, di mana dia memperoleh kewarganegaraan. 

Kasus ini adalah kasus pertama yang mengungkap nasib anak-anak yang terlahir dari pasangan campuran selama penjajahan Belgia di Afrika. Pada masa itu, pemerintah kolonial menganggap anak-anak ras campuran sebagai ancaman terhadap tatanan supremasi kulit putih. Mereka tidak diizinkan untuk diakui oleh ayah mereka atau berbaur dengan masyarakat kulit putih.

Setibanya di lembaga Katolik, anak-anak tersebut didaftarkan sebagai mulatto, istilah ofensif untuk menggambarkan seseorang yang berasal dari orang tua campuran. Identitas ayah mereka tercatat sebagai tidak diketahui dalam daftar tersebut. Mereka juga diberikan nama keluarga baru, dan tanggal lahir mereka terkadang dipalsukan.

Di lembaga tersebut, mereka diberitahu bahwa mereka adalah anak-anak dosa. Mereka juga menerima sedikit jatah makanan dan perawatan minim dari para biarawati, yang merasa keberatan harus merawat mereka.

Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah anak yang terdampak oleh kebijakan kolonial ini, namun para ahli memperkirakan jumlahnya mencapai 15 ribu orang.

Pada 2018, Perdana Menteri Belgia saat itu, Charles Michel, meminta maaf atas perlakuan terhadap anak-anak dari pasangan campuran, dengan mengatakan bahwa negara telah melanggar hak asasi dasar mereka. Pemerintah juga membentuk badan resmi untuk membantu mereka yang dipisahkan dari orang tuanya untuk menelusuri asal-usul mereka di arsip kolonial.