Presiden Nigeria Perintahkan Pembebasan 29 Anak dari Hukuman Mati
Jakarta, IDN Times - Presiden Nigeria Bola Tinubu, pada Senin (4/11/2024), memerintahkan pembebasan 29 anak yang terancam hukuman mati. Mereka ditangkap karena diduga terlibat dalam protes terhadap krisis biaya hidup terburuk dalam satu generasi.
Anak-anak tersebut telah ditahan sejak Agustus dan menghadapi berbagai tuduhan serius. Penangkapan mereka memicu kemarahan publik dan perhatian internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Nigeria.
1. Anak yang ditangkap berusia 14 sampai 17 tahun
Anak-anak tersebut berusia 14-17 tahun, ditangkap bersama lebih dari 70 orang lainnya pada protes yang berlangsung pada Agustus. Mereka menghadapi tuduhan seperti pengkhianatan dan perusakan properti.
"Kami sangat prihatin dengan kondisi anak-anak ini. Mereka tidak seharusnya berada di pengadilan ini," ungkap Akintayo Balogun, pengacara yang mewakili anak-anak tersebut.
Empat anak pingsan di pengadilan karena kelelahan saat proses persidangan berlangsung. Penahanan mereka selama lebih dari 90 hari tanpa makanan yang cukup menambah keprihatinan.
2. Tuntutan aktivis HAM setelah melihat kasus ini
Kondisi anak-anak ini telah memicu reaksi keras dari aktivis hak asasi manusia. Amnesty International menyebut penahanan mereka sebagai pengalaman yang mengerikan.
"Kami menyerukan pembebasan segera anak-anak ini," kata Funke Adeoye, pendiri Hope Behind Bars Africa, dilansir dari CNN.
Jaminan sebesar 10 juta naira (Rp95,9 juta) ditetapkan oleh pengadilan, namun tidak ada yang mampu memenuhinya.
"Pemerintah seharusnya melindungi anak-anaknya, bukan menghukum mereka," kata Yemi Adamolekun, direktur organisasi sipil Is Enough
3. Dampak sosial dan ekonomi dari kasus
Krisis biaya hidup di Nigeria telah menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Protes besar-besaran terjadi akibat kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan rakyat.
"Kami tidak bisa membiarkan situasi ini terus berlanjut," ungkap seorang demonstran yang tidak ingin disebutkan namanya.
Pemerintah mengklaim bahwa reformasi ekonomi diperlukan untuk stabilitas negara. Namun, banyak warga merasa terpinggirkan oleh kebijakan tersebut.
"Ini adalah masalah sistemik yang harus segera diatasi," ujar Adamolekun, dilansir dari ABC News.
