Bertemu di Yordania, Palestina-Israel Sepakat Akhiri Ketegangan

Sementara, Hamas di Jalur Gaza merespons dengan menganggap pertemuan itu tidak berguna. Mereka mengutuk tindakan Otoritas Palestina karena ikut ambil bagian dalam pertemuan yang dianggap tidak akan mengubah apapun.

Gerakan Fatah yang berkuasa dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas sebelumnya membela pertemuan itu.

“Keputusan untuk mengambil bagian dalam pertemuan Aqaba meskipun rasa sakit dan pembantaian yang dialami rakyat Palestina berasal dari keinginan untuk mengakhiri pertumpahan darah,” katanya di Twitter.

Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, yang juga bertanggung jawab atas permukiman Israel di Tepi Barat, dengan cepat mengatakan dia tidak akan mematuhi kesepakatan apa pun tentang pembekuan pembangunan permukiman.

"Saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan atau tidak di Yordania. Tapi satu hal yang saya tahu, tidak akan ada pembekuan pembangunan pemukiman, bahkan untuk satu hari pun itu di bawah wewenang saya,” tulis Smotrich di Twitter.

Hal yang tidak jauh berbeda diungkapkan koresponden Al Jazeera, Sara Khairat, di Yerussalem Barat. Menurutnya, banyak ketidakpuasan dari rakyat Palestina dengan pertemuan tersebut.

“Mereka setuju untuk mengurangi ketegangan dan menjaga keamanan di kompleks Masjid Al-Aqsa, tetapi sejak pernyataan itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mencuit bahwa pembangunan pemukiman tidak akan dihentikan, yang tampaknya bertentangan dengan pernyataan bersama di Yordania,” kata Sara.

Pertemuan pada Minggu dilakukan untuk meredakan ketegangan kedua pihak, terutama menjelang bulan suci Ramadan. Pihak mediator, yakni Amerika Serikat, Mesir, dan Yordania, melihat langkah ini sebagai kemajuan besar dalam membangun kembali hubungan yang baik bagi keduanya.

Kedua pihak juga sepakat untuk bertemu lagi bulan depan di Sharm el-Sheikh di Mesir.

Ini adalah pertemuan regional dan internasional paling signifikan tentang konflik Israel-Palestina dalam lebih dari satu dekade. Pertemuan tersebut difokuskan pada keamanan, dan juga membawa banyak kepentingan politik.

“Terakhir kali pertemuan serupa terjadi pada 2012 ketika negosiator Israel dan Palestina bertemu di Yordania di hadapan diplomat dari Amerika Serikat, Uni Eropa, PBB, dan Rusia,” lapor Axios.

Seorang pejabat Israel dalam pertemuan itu mengungkap bahwa keputusan kabinet terakhir melegalkan sembilan pos terdepan untuk perencanaan pembangunan 9.500 hunian Yahudi tidak akan berubah.

Kedua pihak juga sepakat membentuk komite bersama yang akan bekerja untuk melanjutkan koordinasi keamanan antara Israel dan Otoritas Palestina.

Pembicaraan diadakan bersamaan ketika dua orang Israel ditembak dan terbunuh di Tepi Barat. Israel menganggap serangan itu sebagai aksi teror.

Penembakan fatal itu terjadi beberapa hari setelah pasukan Israel melancarkan serangan mematikan hampir 20 tahun. Serangan itu menewaskan 11 warga Palestina di Nablus.

Kembalinya Netanyahu ke tampuk kekuasaan menambah kekhawatiran terhadal eskalasi konflik. Israel pada 12 Februari mengizinkan pembangunan 9 pos terdepan untuk hunian bagi para Yahudi.

Dewan Keamanan PBB mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam rencana Israel untuk memperluas pemukiman di wilayah Palestina yang diduduki.

Tepi Barat, rumah bagi sekitar 2,9 juta warga Palestina ditambah sekitar 475 ribu warga Israel yang tinggal di permukiman yang disetujui negara, dianggap ilegal menurut hukum internasional.

Pasukan Israel telah membunuh 65 warga Palestina, termasuk 13 anak-anak, dan melukai ratusan warga lainnya sepanjang tahun ini. Dua bulan di awal tahun 2023 dianggap menjadi yang paling mematikan bagi warga Palestina sejak tahun 2000.

Sebelas warga sipil Israel, termasuk tiga anak, seorang petugas polisi, dan satu warga sipil Ukraina telah tewas selama periode yang sama, menurut kantor berita AFP.

Israel telah menduduki Tepi Barat sejak Perang Enam Hari tahun 1967.