Bolivia dan Kolombia Saling Usir Diplomat, Ada Apa?

Pangkal permasalahan bermula pada Minggu (17/5/2026), ketika Presiden Kolombia, Gustavo Petro, mengomentari kondisi politik Bolivia melalui akun X miliknya. Ia menyebut unjuk rasa anti-pemerintah di negara tersebut sebagai sebuah pemberontakan dan menawarkan diri menjadi penengah.

"Bolivia sedang mengalami pemberontakan rakyat. Ini adalah tanggapan atas kesombongan geopolitik. Saya bersedia menjadi penengah jika diundang oleh pemerintah Bolivia," kata Presiden Petro, dilansir The Korea Herald.

Pemerintahan Presiden Rodrigo Paz menolak pernyataan tersebut karena dianggap memberikan pandangan yang keliru terhadap situasi di negara mereka.

"Bolivia menilai semua pendapat dari luar yang mengubah fakta kejadian saat ini sebagai tindakan yang tidak pantas," kata perwakilan pemerintah Bolivia.

Kementerian Luar Negeri Bolivia kemudian melayangkan protes resmi terkait masalah ini.

"Perbedaan politik dan sosial di dalam negeri harus diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku di Bolivia, dengan cara yang damai, dan tanpa campur tangan dari negara asing," kata perwakilan Kementerian Luar Negeri Bolivia.

Tiga hari berselang, Bolivia secara resmi menetapkan Duta Besar Kolombia, Elizabeth Garcia, sebagai persona non grata (orang yang tidak diinginkan) dan memberinya batas waktu untuk segera pergi.

"Keputusan ini diambil untuk menjaga kedaulatan negara, mencegah campur tangan pihak asing, dan agar saling menghargai batas antarnegara," kata perwakilan Kementerian Luar Negeri Bolivia.

Menindaklanjuti pengusiran duta besarnya, Kementerian Luar Negeri Kolombia menggunakan Pasal 9 Konvensi Wina 1961 untuk memulangkan Kuasa Usaha Kedutaan Besar Bolivia di Bogota, Ariel Percy Molina Pimentel. Pemerintah Kolombia menegaskan mereka tidak berniat mencampuri urusan internal Bolivia dan tetap menghargai batas kedaulatan negara tersebut.

Terkait situasi yang memanas ini, Presiden Petro memberikan penjelasan tambahan dalam sebuah wawancara radio. Ia menyatakan tujuannya sebatas menawarkan jalan keluar, bukan untuk memperkeruh suasana.

"Jika mereka mengusir duta besar kita hanya karena kita menawarkan bantuan untuk berdialog, itu berarti ada tindakan berlebihan yang berpotensi menyulitkan masyarakat Bolivia. Saya harap hal itu tidak terjadi," ujar Presiden Petro, dilansir Le Monde.

Krisis diplomatik ini terjadi bertepatan dengan aksi unjuk rasa nasional di Bolivia. Para petani, buruh, dan pekerja tambang turun ke jalan menuntut pencabutan kebijakan penghematan anggaran serta mundurnya Presiden Rodrigo Paz. Aksi penutupan sejumlah ruas jalan di ibu kota La Paz dan kota lainnya menyebabkan terhambatnya pengiriman bahan makanan, bahan bakar, dan pasokan medis.

Meskipun terjadi penarikan perwakilan dari masing-masing negara, Bolivia memastikan bahwa hubungan bilateral dengan Kolombia tetap berjalan.

"Keputusan pengusiran ini tidak memutus hubungan diplomatik dengan Kolombia. Hal ini juga tidak memengaruhi persahabatan dan kerja sama yang sudah terjalin lama antara kedua negara," kata perwakilan Kementerian Luar Negeri Bolivia.

Dinamika politik di Bolivia ini turut mendapat sorotan internasional. Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Christopher Landau, mengaku sudah memantau kondisi tersebut.

"Pihak-pihak yang kalah dalam pemilihan umum sebelumnya sedang berusaha untuk menurunkan Presiden Paz dari jabatannya," kata Landau.

Selain itu, perwakilan negara-negara dari Uni Eropa mengimbau agar semua pihak yang terlibat dalam unjuk rasa tetap mengutamakan dialog dan menyampaikan aspirasi secara damai.