Buka Suara, Mongolia Ungkap Alasan Tidak Tangkap Putin

04 Sep 2024, 14:41 WIB

Presiden Rusia Vladimir Putin (kiri) saat bertemu Presiden Mongolia Ukhnaagiin Khürelsükh (kanan). (twitter.com/mfa_russia)

Intinya sih...

Pemerintah Mongolia gagal memenuhi surat perintah penangkapan internasional terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin
Alasan kegagalan tersebut adalah karena Mongolia bergantung pada impor minyak bumi dan listrik dari negara sekitarnya
Pengadilan Kriminal Internasional menuduh Putin atas kejahatan perang di Ukraina, tetapi Kremlin tidak khawatir dengan perjalanan Putin ke Mongolia

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Mongolia menyampaikan permintaan maaf dan mengungkapkan alasannya setelah gagal melaksanakan surat perintah penangkapan internasional terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin, ketika pemimpin itu mendarat di negara tersebut untuk kunjungan resmi pada Senin (2/9/2024).

Juru bicara pemerintah mengatakan bahwa Mongolia berada dalam posisi ketergantungan energi sehingga sulit untuk memborgol Putin berdasarkan surat perintah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas kejahatan perang di Ukraina.

"Mongolia mengimpor 95 persen produk minyak bumi dan lebih dari 20 persen listrik dari lingkungan sekitar kami, yang sebelumnya mengalami gangguan karena alasan teknis. Pasokan ini sangat penting untuk menjamin keberadaan kami dan rakyat kami," ungkap juru bicara pemerintah, dikutip dari Politico.

Juru bicara tersebut juga menambahkan bahwa kunjungan Putin sesuai dengan preseden bersejarah para kepala negara yang bersama-sama merayakan ulang tahun kemenangan pasukan Soviet dan Mongolia atas Jepang dalam Pertempuran Khalkhin Gol pada 1939.

1. Kegagalan Mongolia menangkap Putin akan menimbulkan konsekuensi

Putin menjadi subjek surat perintah penangkapan internasional yang dikeluarkan oleh ICC pada Maret 2023. Pengadilan tersebut menuduh bahwa pemimpin itu bertanggung jawab atas kejahatan perang, dengan fokus khusus pada deportasi anak-anak yang melanggar hukum dari Ukraina ke Rusia.

Berdasarkan Statuta Roma yang menjadi perjanjian pendirian ICC, negara-negara anggota pengadilan tersebut berkewajiban untuk menahan dan menyerahkan kepada pengadilan setiap orang yang menjadi subjek pada surat perintah penangkapan ICC, jika mereka menginjakkan kaki di tanah mereka.

Mengutip CNBC, pakar hukum internasional memperingatkan bahwa kegagalan Mongolia untuk memenuhi kewajibannya kepada ICC kemungkinan besar akan menimbulkan beberapa konsekuensi, dan beberapa pihak memperdebatkan kemungkinan penuntutan.

2. Kremlin mengaku tidak khawatir dengan perjalanan Putin ke Mongolia

bendera Rusia (pexels.com/Сергей Велов)

Sementara itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa Moskow tidak khawatir mengenai perjalanan Putin ke Mongolia. Pihaknya menyatakan bahwa kepemimpinan Rusia telah melakukan dialog yang luar biasa dengan Ulan Bator.

Wakil sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, mengecam surat perintah penangkapan terhadap Putin sebagai ilegal dan mengatakan mereka yang mencoba melaksanakannya sebagai orang gila.

Dalam kunjungannya tersebut, Putin mengundang Presiden Mongolia Ukhnaagiin Khürelsükh ke pertemuan puncak negara-negara BRICS yang akan berlangsung di Rusia pada Oktober mendatang.

3. Kegagalan Mongolia menjadi pukulan berat ICC dan sistem peradilan pidana internasional

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Heorhiy Tykhyi, mengatakan bahwa kegagalan Mongolia menangkap Putin sebagai pukulan berat bagi ICC dan sistem peradilan pidana internasional.

"Mongolia mengizinkan pelaku kejahatan untuk melarikan diri dari keadilan, sehingga berbagi tanggung jawab atas kejahatan perang yang dilakukannya. Kami akan bekerja sama dengan mitra untuk memastikan Mongolia merasakan konsekuensinya," ungkap Tykhii, dilansir Reuters.

Direktur eksekutif Amnesty Internasional Mongolia, Altantuya Batdorj, mengatakan bahwa kewajiban hukum internasional negara tersebut untuk melaksanakan surat penangkapan ICC sudah jelas.

"Presiden Putin adalah buronan keadilan. Setiap perjalanan ke negara anggota ICC yang tidak berakhir dengan penangkapan akan mendorong tindakan Presiden Putin saat ini dan harus dilihat sebagai bagian dari upaya strategis untuk melemahkan pekerjaan ICC dalam mengadili tersangka penjahat perang," ujar Batdorj.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.