Bukan Pakta Militer, Menlu Jelaskan Kesepakatan Keamanan RI-Australia

06 Feb 2026, 17:37 WIB

Marcheilla Ariesta

Menteri Luar Negeri, Sugiono. (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Intinya sih...

Perpanjangan kerja sama pertahanan sejak 2006Sugiono menjelaskan, kerja sama ini merupakan kelanjutan dari Defense Cooperation Agreement antara Indonesia dan Australia yang ditandatangani pada 2006. Dalam perjanjian tersebut, kedua negara telah menjalin kerja sama di bidang pertahanan, termasuk pendidikan militer.
Bukan pakta militerMenanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan adanya inisiatif pertahanan baru, Sugiono dengan tegas membantahnya. Ia memastikan traktat tersebut tidak mengatur pembentukan kekuatan bersama atau kewajiban pertahanan timbal balik.
Forum konsultasi rutin di level pemimpin dan menteriSugiono menyebut forum konsultasi

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan kerja sama Indonesia dan Australia melalui Treaty on Common Security tidak membentuk pakta pertahanan maupun aliansi militer. Kerja sama tersebut difokuskan sebagai forum konsultasi keamanan bilateral yang dilakukan secara rutin oleh pimpinan dan pejabat kedua negara.

Penegasan itu disampaikan Sugiono saat konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, usai pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Jumat (6/2/2026).

Menurut Sugiono, traktat ini merupakan kelanjutan dari kerja sama pertahanan yang telah ada sebelumnya, namun disesuaikan dengan dinamika situasi regional dan global saat ini yang semakin saling terhubung.

Ia juga menekankan, Indonesia berkepentingan menjaga stabilitas kawasan sebagai prasyarat utama untuk melindungi kepentingan nasional, termasuk kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat.

1. Perpanjangan kerja sama pertahanan sejak 2006

Pernyataan pers bersama Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese di Istana Merdeka, Jumat (6/2/2026). (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Sugiono menjelaskan, kerja sama ini merupakan kelanjutan dari Defense Cooperation Agreement antara Indonesia dan Australia yang ditandatangani pada 2006. Dalam perjanjian tersebut, kedua negara telah menjalin kerja sama di bidang pertahanan, termasuk pendidikan militer.

“Ini merupakan satu extension (perpanjangan) dari kerja sama Defense Cooperation Agreement antara Indonesia dan Australia 2006 yang juga sudah menuliskan adanya hubungan kerja sama antara kedua militer dalam bidang pendidikan,” kata Sugiono.

Ia menilai, kerja sama tersebut relevan untuk terus dikembangkan karena Indonesia tidak bisa dilepaskan dari keterkaitan global dan regional. Situasi di kawasan dan dunia, menurutnya, saling memengaruhi satu sama lain.

“Kita punya kepentingan nasional. Kepentingan nasional kita adalah menjaga integritas wilayah, menjaga kedaulatan, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sugiono menambahkan, untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia membutuhkan suasana yang stabil dan damai. Tanpa stabilitas, berbagai program pembangunan dan cita-cita nasional akan sulit diwujudkan.

2. Bukan pakta militer

Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese menandatangani perjanjian kerja sama di Istana Merdeka, Jumat (6/2/2026). (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan adanya inisiatif pertahanan baru, Sugiono dengan tegas membantahnya. Ia memastikan traktat tersebut tidak mengatur pembentukan kekuatan bersama atau kewajiban pertahanan timbal balik.

“Tidak ada sejumlah inisiatif pertahanan baru. Ini bukan pakta, bukan pakta pertahanan, bukan pakta militer,” ujarnya.

Ia menjelaskan, traktat ini hanya membentuk forum konsultasi untuk membahas situasi keamanan di kawasan, tanpa mengikat kedua negara pada kewajiban militer tertentu.

“Ancaman terhadap satu negara tidak kemudian dipersepsikan sebagai bahaya juga bagi negara yang lain. Tidak seperti itu,” kata Sugiono.

Dalam forum ini, Indonesia dan Australia akan saling bertukar pandangan mengenai kondisi keamanan yang bersifat faktual, bukan berdasarkan asumsi atau perbedaan persepsi semata.

3. Forum konsultasi rutin di level pemimpin dan menteri

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono. (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Sugiono menyebut forum konsultasi ini akan dilakukan secara rutin, baik di level pimpinan negara maupun menteri. Ia mengatakan, mekanisme ini merupakan konsekuensi logis dari kesepakatan yang telah dibuat kedua negara.

“Ini adalah media konsultasi antara pimpinan dan juga level menteri. Akan ada forum-forum diskusi dan forum konsultasi yang sifatnya rutin,” ujarnya.

Namun, ia mengakui belum ada pembahasan rinci terkait jadwal atau format pertemuan, termasuk apakah konsultasi di tingkat pemimpin akan dilakukan secara tahunan.

“Itu belum kita bahas pasti, tapi sesuai yang disampaikan bahwa ada forum rutin untuk membahas dan berkonsultasi,” kata Sugiono.

Ia menekankan, komunikasi dan kolaborasi menjadi sangat penting di tengah situasi global saat ini. Karena itu, Indonesia memilih membangun pemahaman bersama dengan negara-negara di kawasan, termasuk Australia, untuk menghadapi tantangan yang ada.