Bulgaria Hapus Kebijakan Paspor Emas bagi Warga Asing, Apa Itu?

26 Mar 2022, 07:00 WIB

Perdana Menteri Bulgaria, Kiril Petkov saat mengunjungi proyek mangkrak. (twitter.com/KirilPetkov)

Jakarta, IDN Times - Parlemen Bulgaria setuju untuk menghapus skema paspor emas yang selama ini disahkan di negaranya. Pasalnya, kebijakan ini dianggap telah menguntungkan orang kaya yang berasal dari negara non Uni Eropa dan sudah berinvestasi di negara Eropa timur tersebut.

Pada minggu lalu, Kepolisian Bulgaria sudah menangkap eks PM Boyko Borissov terkait kasus dugaan kasus korupsi dana bantuan Uni Eropa. Hal itu setelah kunjungan seorang kepala Kantor Kejaksaan Eropa (EPPO), Laura Koevesi di Sofia selama dua hari.

Namun, sehari setelahnya, Borissov dibebaskan kembali lantaran pihak kejaksaan gagal mengumpulkan bukti yang cukup untuk menjeratnya. Selain itu, eks Menkeu Vladislav Goranov dan penasehat media Borissov, Sevdalina Arnaudova, juga dibebaskan, dikutip dari Euronews.

1. Menghapus paspor emas yang disebut berimbas pada keamanan dalam Uni Eropa

Keputusan untuk menghapus kebijakan paspor emas ini disetujui oleh parlemen lantaran mendapat kritik pedas dari Komisi Eropa dalam beberapa tahun belakangan ini. Selain itu, Parlemen Eropa sudah mendesak seluruh anggota UE untuk membatalkan seluruh skema ini mulai 2025.

Selain Bulgaria, UE juga sudah mendorong negara anggotanya yang lain, seperti Siprus dan Malta agar berhenti menjual paspor sejak 2019. Pasalnya, hal ini dianggap telah mengakibatkan seluruh 27 anggota UE terimbas masalah keamanan, korupsi, dan penghindaran pajak.

"Dengan perubahan hukum ini, Bulgaria akhirnya resmi menghapus kesempatan bagi warga di luar UE untuk mendapatkan kewarganegaraan lewat hasil investasi yang diberikan kepada negara kita atau disebut dengan paspor emas," ungkap Krum Zarkov selaku perwakilan Partai Sosialis, dilansir Reuters.

2. Dianggap menguntungkan investor dari Rusia, China, dan Timur Tengah

Skema paspor emas yang diberikan kepada warga negara asing ini dikabulkan apabila bersedia menginvestasikan minimal uangnya sebesar 500 ribu euro atau Rp7,8 miliar ke Bulgaria. Sedangkan bagi orang yang menginginkan kewarganegaraan maka bisa menginvestasikan sebesar 1 juta euro (Rp15,7 miliar).

Al Jazeera melaporkan, kebijakan ini dianggap menguntungkan sejumlah orang kaya yang berasal dari Rusia, China, Timur Tengah, dan Asia Tengah. Pasalnya, setelah mendapatkan status tinggal permanen dan kewarganegaraan, maka orang tersebut memiliki hak ke mana pun di seluruh negara anggota Uni Eropa.

Keputusan penghapusan paspor emas di Bulgaria ini juga sebagai sanksi ringan yang menargetkan oligarki Rusia terkait invasi Ukraina. Selain itu, Malta juga sudah menangguhkan paspor emas untuk Rusia dan Belarus sampai waktu yang belum ditentukan.

3. PM Kiril Petkov berkeinginan kuat menghapus korupsi di Bulgaria

Perdana Menteri Kiril Petkov, yang baru memimpin Bulgaria sejak Desember 2021, disebut telah berniat untuk menghapus korupsi yang merajalela di negaranya. Pasalnya, selama 12 tahun di bawah kepemimpinan Borissov, Bulgaria memiliki catatan merah dan didapuk menjadi negara paling korup di Uni Eropa.

Dilansir Politico, penangkapan Borissov pada minggu lalu disebut sebagai niat besar dari Petkov untuk melawan mafia yang sudah menjangkiti politik Bulgaria. Namun, Borissov yang dibebaskan sehari kemudian menjadi tanda Petkov membutuhkan bantuan dari luar untuk mengatasi masalah ini.

Sementara, bantuan dari Laura Koevesi hanya sebatas pada dugaan korupsi yang diambil dari dana bantuan Uni Eropa. Pasalnya, uang tersebut diketahui menjadi sumber utama dari mafia dalam pemerintahan Bulgaria yang diambil dari sejumlah proyek korup.

Pada kunjungannya ke Bulgaria, Koevesi tengah menginvestigasi lebih dari 120 kasus terkait penyalahgunaan dana tersebut. Sektor yang dijadikan sebagai sarana penyelewengan dana adalah pertanian, konstruksi, dan penyediaan sarana publik.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.