Bulgaria Hapus Kebijakan Paspor Emas bagi Warga Asing, Apa Itu?
Jakarta, IDN Times - Parlemen Bulgaria setuju untuk menghapus skema paspor emas yang selama ini disahkan di negaranya. Pasalnya, kebijakan ini dianggap telah menguntungkan orang kaya yang berasal dari negara non Uni Eropa dan sudah berinvestasi di negara Eropa timur tersebut.
Pada minggu lalu, Kepolisian Bulgaria sudah menangkap eks PM Boyko Borissov terkait kasus dugaan kasus korupsi dana bantuan Uni Eropa. Hal itu setelah kunjungan seorang kepala Kantor Kejaksaan Eropa (EPPO), Laura Koevesi di Sofia selama dua hari.
Namun, sehari setelahnya, Borissov dibebaskan kembali lantaran pihak kejaksaan gagal mengumpulkan bukti yang cukup untuk menjeratnya. Selain itu, eks Menkeu Vladislav Goranov dan penasehat media Borissov, Sevdalina Arnaudova, juga dibebaskan, dikutip dari Euronews.
1. Menghapus paspor emas yang disebut berimbas pada keamanan dalam Uni Eropa
Keputusan untuk menghapus kebijakan paspor emas ini disetujui oleh parlemen lantaran mendapat kritik pedas dari Komisi Eropa dalam beberapa tahun belakangan ini. Selain itu, Parlemen Eropa sudah mendesak seluruh anggota UE untuk membatalkan seluruh skema ini mulai 2025.
Selain Bulgaria, UE juga sudah mendorong negara anggotanya yang lain, seperti Siprus dan Malta agar berhenti menjual paspor sejak 2019. Pasalnya, hal ini dianggap telah mengakibatkan seluruh 27 anggota UE terimbas masalah keamanan, korupsi, dan penghindaran pajak.
"Dengan perubahan hukum ini, Bulgaria akhirnya resmi menghapus kesempatan bagi warga di luar UE untuk mendapatkan kewarganegaraan lewat hasil investasi yang diberikan kepada negara kita atau disebut dengan paspor emas," ungkap Krum Zarkov selaku perwakilan Partai Sosialis, dilansir Reuters.