Jakarta, IDN Times - Pemerintah Bulgaria dan Yunani mengecam pernyataan Presiden baru Makedonia Utara, Gordana Siljanovska-Davkova dalam acara pelantikannya. Ia dianggap tidak menaati perjanjian yang sudah disepakati dengan negara tetangganya.
Pada 2018, Makedonia Utara dan Yunani setuju menandantangani Perjanjian Prespa yang mengakhiri perselisihan kedua negara. Dalam persetujuan itu, Makedonia mengubah nama negaranya menjadi Makedonia Utara dan membuka jalan masuk jadi anggota NATO.
Presiden Bulgaria Rumen Radev mengungkapkan bahwa negaranya tidak menerima pernyataan dan sikap dari presiden baru di Makedonia Utara yang tidak mengikuti Perjanjian Persahabatan dan Bertetangga pada 2017.
"Bulgaria sudah berulangkali dan secara jelas menyatakan posisinya bahwa kesepakatan tersebut harus diterapkan secara ketat. Makedonia Utara adalah anggota NATO dan punya harapan masuk Uni Eropa (UE) seharusnya punya tanggung jawab besar," terang Radev pada Senin (13/5/2024), dilansir The Sofia Globe.
Ia menambahkan bahwa Makedonia Utara harus mengikuti implementasi kesepakatan dalam negosiasi Dewan Eropa pada Juli 2022 yang sudah disetujui oleh semua anggota UE dan tidak dapat mengubah identitasnya begitu saja.
Perdana Menteri (PM) Yunani, Kyriakos Mitsotakis mengungkapkan kecamannya terhadap pernyataan Siljanovska-Davkova. Ia menyebut menyebut negaranya dengan hanya 'Makedonia' akan memantik ketegangan dengan Yunani.
"Sudah sejak lama kami menegaskan adanya tetangga yang menamai negaranya seperti salah satu provinsi di negara kami, Makedonia. Maka, akan kami anggap sebagai sebuah klaim teritorial," tegasnya, dikutip Ekathimerini.
"Segala progres hubungan bilateral, serta segala langkah dari Skopje menuju aspirasi UE sangat bergantung pada kejujurannya terhadap kesepakatan tersebut. Kami menganggap pernyataan tersebut tidak sesuai hukum dan tidak dapat diterima," sambungnya.
Tak hanya dikecam Bulgaria dan Yunani, Presiden Dewan Eropa, Charles Michel juga menyayangkan pernyataan Siljanovska-Davkova yang menolak menggunakan nama resmi negaranya dalam acara pelatikan.
Ketegangan antara Makedonia Utara dengan dua negara tetangganya timbul usai acara pelatikan Presiden Siljanovska-Davkova pada Minggu (12/5/2024). Alih-alih menyebut nama baru, Ia justru menyebut negaranya menggunakan nama lama.
"Saya akan menghargai konstitusi dan hukum dan melindungi seluruh kedaulatan, integritas teritorial dan kemerdekaan Makedonia. Saya mendeklarasikan diri untuk menjalankan tugas sebagai Presiden Makedonia dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab," tuturnya, dilansir Euractiv.
Sementara itu, kembalinya pemerintahan Makedonia Utara ke tangan pemimpin sayap kanan berpotensi besar memicu kembali ketegangan dengan Bulgaria dan Yunani yang berhasil diredam dalam beberapa tahun terakhir.