CEO Twitter Buka Suara soal Twit Donald Trump yang Dilabeli Sesat

Dorsey mengeluarkan pernyataan berisi bantahan bahwa ada karyawannya yang bertanggung jawab atas pemberian label menyesatkan pada twit Trump. Ini karena kebijakan perusahaan yang dikepalainya tersebut.

"Cek fakta: ada seseorang yang mutlak bertanggung jawab atas sikap-sikap kami sebagai suatu perusahaan, dan itu adalah saya," tulis Dorsey.

"Tolong jangan ganggu karyawan kami. Kami akan terus menunjukkan informasi yang keliru atau diperdebatkan tentang pemilihan umum secara global. Dan kami akan mengakui dan menerima setiap kesalahan yang kami perbuat," ujarnya lagi.

Ia lalu melanjutkan, "Ini tak menjadikan kami sebagai 'wasit kebenaran'. Niat kami adalah menghubungkan titik-titik dari pernyataan-pernyataan bertentangan dan memperlihatkan informasi yang diperdebatkan agar orang-orang bisa memutuskan sendiri. Transparansi yang lebih dari kami sangat penting bagi banyak orang supaya bisa jelas melihat alasan di balik sikap kami."

Selanjutnya, Dorsey menyertakan tautan berisi kebijakan integritas kewarganegaraan Twitter. Di dalamnya ada larangan penyalahgunaan platform tersebut untuk tujuan memanipulasi atau mengintervensi pemilihan umum atau proses kewarganegaraan lainnya.

Menurut Twitter, ini termasuk mengunggah atau membagikan konten yang bisa menghalangi partisipasi atau menyesatkan publik soal kapan, di mana, atau bagaimana cara berpartisipasi dalam sebuah proses kewarganegaraan.

Twitter menilai dari kebijakan tersebut bahwa twit Trump bisa menyesatkan orang agar berpikir mereka tak perlu mendaftar untuk mendapatkan surat suara dan menambahkan informasi hanya pemilih terdaftar yang menerima surat suara.

Ini bermula sesaat setelah Trump menuliskan twit mengenai penggunaan hak pilih melalui surat mengingat Amerika Serikat sekarang sedang berjuang menghadapi pandemik COVID-19 yang membutuhkan jaga jarak fisik. Dalam twit yang dikirim pada Selasa (26/5), Trump mengklaim cara ini akan memudahkan kecurangan dalam pemilihan umum.

Secara spesifik, ia menggunakan California sebagai sasaran dengan menyebut, "Gubernur California mengirimkan surat suara kepada jutaan orang, siapa pun...yang tinggal di negara bagian itu, tak peduli siapa mereka atau bagaimana mereka sampai di sana, mereka akan mendapatkannya".

Berikutnya, Trump mengklaim, "Ini akan diikuti oleh para profesional yang memberitahu orang-orang tersebut, banyak yang tak pernah berpikir untuk memakai hak pilih sebelumnya, bagaimana, dan siapa, yang dipilih".

Untuk pertama kalinya, Twitter menandai twit itu dengan cek fakta dan membuat Trump geram.

Lima negara bagian sudah melakukan pemilihan pendahuluan untuk menentukan capres Partai Demokrat. California berencana melanjutkan cara ini sampai ke Pilpres pada November. Gubernur California Gavin Newsom sendiri menegaskan surat suara hanya akan dikirimkan kepada pemilih yang sudah terdaftar.

Namun, Partai Republik memilih tak percaya dan menggugat Newsom karena kebijakan tersebut. Trump yang marah dengan langkah Twitter mengancam akan meregulasi atau bahkan menutup media sosial tersebut.