Jakarta, IDN Times - Kementerian Perdagangan (MOFCOM) China mengumumkan bahwa pihaknya telah menambahkan 28 entitas Amerika Serikat (AS) ke dalam daftar kontrol ekspornya.
"Tindakan tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasional. Serta, memenuhi kewajiban internasional, termasuk komitmen non-proliferasi," kata kementerian tersebut pada Kamis (2/1/2025), dikutip dari Global Times.
Kementerian menambahkan, setelah tindakan tersebut, ekspor barang-barang penggunaan ganda ke 28 entitas AS tersebut dilarang mulai 2 Januari. Barang penggunaan ganda adalah yang dapat digunakan untuk keperluan sipil dan militer. Pihaknya mengatakan aturan itu sesuai dengan kontrol ekspor China.
"Setiap kegiatan ekspor yang sedang berlangsung terkait dengan entitas-entitas tersebut harus segera dihentikan," kata MOFCOM.
Perusahaan-perusahaan yang ada dalam daftar tersebut termasuk General Dynamics dan raksasa pertahanan Lockheed Martin.
Dalam keadaan khusus, di mana ekspor dianggap perlu, eksportir harus mengajukan izin dari MOFCOM.
Beijing membuat pengumuman tersebut di tengah peraturan AS yang lebih ketat terhadap ekspor semikonduktor dan ekspor lainnya ke China.
Selain itu, China juga melarang 10 entitas AS mengekspor dan mengimpor dari China karena keterlibatan mereka dalam penjualan senjata ke Taiwan.
Para analis mengatakan bahwa hal itu menandakan tekad Beijing untuk mempertahankan kebijakannya terhadap Taiwan, bahkan setelah Presiden AS terpilih Donald Trump kembali menjabat pada 20 Januari mendatang, dikutip dari NHK News.
Washington tidak secara resmi mengakui Taiwan secara diplomatis. Akan tetapi, AS merupakan sekutu strategis dan pemasok senjata terbesar bagi pulau itu.
Pada 22 Desember, Kementerian Luar Negeri China melakukan protes atas pengumuman terbaru AS terkait penjualan dan bantuan militer ke Taiwan. Pihaknya juga memperingatkan agar Washington tidak bermain api.
"China mendesak AS untuk berhenti mempersenjatai Taiwan, serta menghentikan tindakan berbahaya yang merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan," kata kementerian tersebut.
Beijing menambahkan, tindakan Washington itu sangat melanggar kedaulatan dan kepentingan keamanan China.
Presiden AS Joe Biden pada 21 Desember mengesahkan penyediaan dana hingga 571 juta dolar AS (sekitar Rp9,2 triliun) untuk material dan layanan Departemen Pertahanan, serta pendidikan dan pelatihan militer bagi Taiwan. Jumlah tersebut merupakan tambahan dari otorisasi Biden sebesar 567 juta dolar AS (Rp9,1 triliun) untuk tujuan yang sama pada akhir September.
Secara terpisah, Departemen Pertahanan AS mengatakan bahwa penjualan militer senilai Rp295 juta dolar AS (Rp4,7 triliun) telah disetujui. Penjualan dan bantuan militer AS bertujuan untuk membantu Taiwan mempertahankan diri dan menghalangi Beijing melancarkan serangan.