China Pertimbangkan Impor Produk Seafood dari Jepang

14 Apr 2025, 18:18 WIB

Ilustrasi makanan laut. (unsplash.com/Falco Negenman)

Jakarta, IDN Times - China dan Jepang telah mengadakan pembicaraan teknis mengenai larangan Beijing atas impor seafood atau makanan laut Jepang pada 10 April.

Negosiasi pada Sabtu (12/4/2025) tersebut diadakan oleh Administrasi Umum Bea Cukai China bersama dengan Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang, dilansir dari Kyodo News.

Pada Agustus 2023, China memberlakukan larangan menyeluruh terhadap seafood Jepang, menyusul pembuangan air radioaktif yang diolah ke laut dari pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi yang rusak. Beijing menyebut air yang dibuang itu terkontaminasi nuklir.

1. China tidak menemukan kelainan pada sampel yang diambil

Di sisi lain, administrasi bea cukai China mengatakan pembicaraan teknis tidak berarti bahwa Beijing akan segera memulai kembali impor produk seafood Jepang.

Pada awal April, China mengungkapkan bahwa pihaknya tidak menemukan konsentrasi abnormal zat radioaktif pada sampel air laut dan kehidupan laut yang dikumpulkannya secara independen pada Februari di dekat PLTN Fukushima Daiichi. Meski begitu, pihaknya mengindikasikan hal tersebut tidak menjamin pencabutan larangan impor makanan laut Jepang.

Menurut Otoritas Energi Atom China, analisis sampel di laboratorium dalam negeri menunjukkan konsentrasi radioaktif tritium, cesium-134, cesium-137 dan strontium-90 di dalamnya adalah normal. Hal ini mengacu pada putaran kedua pengambilan sampel laut setelah yang pertama pada Oktober.

2. China berkeras akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut

Ilustrasi bendera China. (unsplash.com/CARLOS DE SOUZA)

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengindikasi bahwa pemeriksaan lebih lanjut akan diperlukan sebelum pencabutan larangan tersebut.

"Tidak adanya kelainan dalam satu tes saja, tidak berarti hasil tes apapun akan normal di masa mendatang," ujarnya.

"Penentangan China terhadap pembuangan air yang terkontaminasi nuklir oleh Jepang tidak pernah berubah. Pemerintah China menjunjung tinggi pendekatan yang berpusat pada rakyat dan dengan tegas melindungi keamanan pangan rakyat," sambungnya.

Negeri Tirai Bambu akan terus bekerja sama dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) dan masyarakat internasional, guna mendesak Tokyo memastikan bahwa pembuangan air olahan ke laut berada di bawah pengawasan internasional.

3. Jepang terbuka terhadap pemantauan internasional terkait air PLTN Fukushima Daiichi

Menteri Luar Negeri (Menlu) Jepang, Takeshi Iwaya saat menggelar dialog bilateral dengan Menlu China Wang Yi (kiri) di Tokyo pada 22 Maret 2025. (x.com/SpoxCHN_LinJian)

Jepang mengatakan selama dialog ekonomi tingkat tinggi bilateral baru-baru ini, pihaknya akan menerima pemantauan internasional jangka panjang dan pengambilan sampel independen China. Pihaknya juga menegaskan bahwa kegiatan-kegiatan itu akan terus dilakukan. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Jepang, Takeshi Iwaya, saat berunding dengan Menlu China Wang Yi pada 22 Maret di Tokyo.

Beijing dan Tokyo sepakat pada September 2024, bahwa impor makanan laut China dari Jepang akan dilanjutkan secara bertahap. Namun, China menetapkan prasyarat partisipasinya dalam pemantauan air laut di dekat PLTN Fukushima Daiichi di bawah kerangka IAEA dan tidak menemukan kejanggalan dalam sampel.

NHK News melaporkan, air yang digunakan untuk mendinginkan bahan bakar cair di PLTN tersebut telah bercampur dengan air hujan dan air tanah. Air yang terkumpul diolah untuk menghilangkan sebagian besar zat radioaktif, meski masih mengandung tritium.

Sebelum membuang air tersebut ke laut, operator pabrik TEPCO, mengencerkannya untuk mengurangi kadar tritium hingga sepertujuh dari tingkat yang dianjurkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk air minum.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.