China Sanksi 7 Entitas Uni Eropa terkait Penjualan Senjata ke Taiwan

04 Mei 2026, 03:31 WIB

Sanggar Sukma Sijati

China Sanksi 7 Entitas Uni Eropa terkait Penjualan Senjata ke Taiwan

Bendera China (unsplash.com/runningchild)

Intinya Sih

China menjatuhkan sanksi terhadap tujuh perusahaan Uni Eropa karena dugaan penjualan senjata dan kerja sama militer dengan Taiwan, dengan larangan ekspor barang kegunaan ganda berlaku segera.
Barang yang dilarang mencakup perangkat lunak, teknologi sensor, dan elemen tanah jarang; namun izin khusus masih bisa diajukan untuk tujuan sah sesuai kebijakan Kementerian Perdagangan China.
Sanksi ini diumumkan sehari setelah Uni Eropa merilis paket sanksi baru terhadap Rusia, sementara China menegaskan langkahnya tidak akan mengganggu perdagangan reguler dengan Eropa.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Perdagangan China mengumumkan sanksi perdagangan terhadap tujuh perusahaan pertahanan dan teknologi asal Uni Eropa pada Jumat (24/4/2026). Sanksi ini dijatuhkan karena perusahaan-perusahaan tersebut diduga terlibat dalam penjualan senjata dan kerja sama militer dengan Taiwan, wilayah yang diklaim oleh China sebagai bagian dari negaranya.

Melalui kebijakan ini, China melarang ekspor barang kegunaan ganda dari negaranya ke ketujuh entitas tersebut dengan alasan keamanan nasional. Aturan kontrol ekspor ini langsung berlaku efektif sejak diumumkan, sehingga semua proses pengiriman barang terkait wajib dihentikan.

1. Tujuh perusahaan Eropa yang terkena sanksi dari China

Ketujuh perusahaan yang masuk dalam daftar sanksi meliputi produsen senjata asal Belgia, FN Herstal dan FN Browning, serta perusahaan elektronik pertahanan asal Jerman, HENSOLDT AG. Empat entitas lainnya berasal dari Republik Ceko, yaitu perusahaan perdagangan senjata OMNIPOL a.s., produsen peralatan militer EXCALIBUR ARMY spol.s.r.o, penyedia analisis data satelit SPACEKNOW INC., dan lembaga penelitian kedirgantaraan VZLU AEROSPACE a.s.

"Sanksi ini hanya berlaku untuk sebagian kecil perusahaan Uni Eropa yang terlibat urusan militer, terutama mereka yang berpartisipasi dalam penjualan senjata atau bekerja sama dengan Taiwan," kata juru bicara Kementerian Perdagangan China, dilansir The Standard.

Berdasarkan Undang-Undang Kontrol Ekspor, semua pelaku usaha diwajibkan untuk menghentikan pengiriman komponen dan layanan teknis kepada ketujuh entitas yang masuk dalam daftar tersebut.

2. Aturan larangan ekspor untuk barang kegunaan ganda

Barang kegunaan ganda yang dilarang untuk diekspor meliputi perangkat lunak, teknologi sensor, dan elemen tanah jarang. Komponen ini biasa digunakan untuk memproduksi perangkat seperti drone dan mikrocip militer. Selain itu, semua organisasi dan warga negara asing juga dilarang mengirimkan barang jenis ini dari China ke tujuh perusahaan tersebut.

"Kami sedang memeriksa fakta-fakta yang ada dan akan mengevaluasi situasi ini secepatnya," kata perwakilan manajemen HENSOLDT AG, dilansir China Daily Asia.

Meskipun aturan ini mengikat, pemerintah China tetap mengizinkan kegiatan ekspor dalam kondisi tertentu. Perusahaan dapat mengajukan permohonan izin khusus kepada kementerian jika pengiriman barang tersebut dinilai perlu untuk tujuan yang sah.

3. Sanksi China diumumkan setelah kebijakan baru Uni Eropa

Sanksi dari Beijing ini diumumkan sehari setelah Uni Eropa mengeluarkan paket sanksi ke-20 terhadap Rusia, yang juga menyasar beberapa perusahaan asal China. Namun, China menyatakan bahwa mereka telah menginformasikan rencana sanksi ini kepada pihak Uni Eropa melalui dialog resmi sebelum pengumuman dilakukan.

"Aturan ini hanya berlaku untuk barang kegunaan ganda dan tidak akan mengganggu kegiatan ekonomi dan perdagangan reguler antara China dan Eropa. Perusahaan Uni Eropa yang taat hukum tidak perlu khawatir dengan sanksi ini," kata juru bicara Kementerian Perdagangan China.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.