Jakarta, IDN Times - Pemerintah China melalui Kementerian Luar Negeri resmi menjatuhkan sanksi diplomatik dan ekonomi kepada politikus senior Jepang, Keiji Furuya, pada Senin (30/3/2026). Langkah ini diambil sebagai bentuk protes Beijing terhadap aktivitas Furuya yang dinilai mendukung kelompok kemerdekaan Taiwan.
Sanksi tersebut mencakup larangan masuk ke wilayah China daratan, Hong Kong, dan Makau, serta pembekuan seluruh aset Furuya di bawah yurisdiksi China.
Keiji Furuya merupakan anggota Majelis Rendah dari Partai Demokrat Liberal (LDP) sekaligus sekutu dekat PM Sanae Takaichi. Sebagai ketua kelompok parlemen Jepang-Taiwan, Furuya memiliki pengaruh besar dalam kebijakan luar negeri Jepang terhadap Taipei. China menilai kunjungannya ke Taiwan sebagai tindakan provokatif yang melanggar prinsip "Satu China".
Berdasarkan Undang-Undang Anti-Sanksi Asing, Beijing membekukan aset Furuya dan melarang pihak mana pun di China bertransaksi dengannya. Menanggapi hal ini, Furuya menegaskan bahwa aktivitasnya adalah tugas diplomasi wajar dan ia tidak memiliki ketergantungan finansial dengan China.
"Kunjungan ke Taiwan adalah bagian wajar dari tugas kelompok parlemen yang saya pimpin. Saya sudah puluhan tahun tidak menginjakkan kaki di China daratan dan tidak punya aset apa pun di sana," ujar Furuya, dilansir The Hindu.
Furuya juga aktif mendorong kerja sama keamanan trilateral antara Jepang, Amerika Serikat, dan Taiwan. China memandang langkah tersebut sebagai upaya melegitimasi kedaulatan Taiwan.
"Meski telah ditentang keras, anggota DPR Jepang Keiji Furuya terus melakukan kunjungan provokatif ke Taiwan dan bekerja sama dengan kelompok pendukung kemerdekaan Taiwan. Tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip Satu China," tulis pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri China, dilansir Focus Taiwan.
Sanksi terhadap Furuya berkaitan erat dengan pernyataan PM Sanae Takaichi pada 7 November 2025. Takaichi menyebut serangan militer China ke Taiwan sebagai ancaman terhadap kelangsungan hidup Jepang. Pernyataan ini membuka peluang pengerahan Pasukan Bela Diri Jepang (SDF) untuk tindakan pertahanan, yang mengubah posisi militer Jepang menjadi lebih proaktif.
China merespons dengan membatasi ekonomi, termasuk larangan impor produk laut dan penghentian ekspor material penting seperti tanah jarang (rare earth) ke Jepang. Meski ditekan, Furuya secara terbuka membela kebijakan Takaichi pada Forum Yushan di Taipei.
"Pernyataan Perdana Menteri Takaichi sejalan dengan posisi pemerintah sebelumnya dan tidak bermasalah. Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, telah salah menafsirkan ucapan tersebut dan melontarkan kritik yang tidak sesuai fakta. Jepang tidak punya alasan untuk tunduk atau memberikan konsesi apa pun," kata Furuya, dilansir The Japan Times.
Langkah Beijing ini dianggap sebagai strategi untuk menekan politikus asing melalui hukum domestik. Hal ini menciptakan kekhawatiran bagi perusahaan Jepang terkait gangguan rantai pasok teknologi tinggi akibat pembatasan ekspor material strategis dari China.
Namun, krisis ini justru memperkuat aliansi keamanan antara Jepang, Taiwan, dan Amerika Serikat. Furuya bahkan mengusulkan pembentukan forum keamanan trilateral untuk menahan agresivitas China di Pasifik Barat.
Hubungan Tokyo dan Beijing diprediksi akan tetap tegang selama pemerintahan Takaichi fokus pada normalisasi militer dan penguatan hubungan dengan Taiwan. Media pemerintah China menegaskan bahwa sanksi ini adalah peringatan keras dari Beijing yang tidak akan tinggal diam terhadap upaya yang merusak integritas wilayahnya.