China Sebut Negaranya Demokrasi, Ini Poin Pentingnya

China adalah negara satu partai, yakni Communist Party of China (CPC). Media di negara tersebut dikontrol oleh pemerintah dan tidak memiliki kebebasan seperti di negara demokrasi lainnya. Peradilan independen juga tidak ada. Secara umum, dua hal tersebut dianggap penting bagi demokrasi yang berfungsi dengan baik.

Dilansir Al Jazeera, The Economist Intelligence Unit’s Democracy Index memasukkan China dalam urutan nomor 151 dari 167 negara demokratis di dunia. Urutan paling bontot ditempati oleh Korea Utara dan urutan pertama adalah Norwegia.

Meski begitu, China mengklaim memiliki sistem demokrasinya sendiri yang berbeda dan lebih unggul. Demokrasi mereka adalah kekuasaan negara berada di tangan rakyat.

Mereka mengadakan KTT Demokrasi sebelum AS menggelarnya. Dalam acara yang digelar di Beijing, mereka menghasilkan buku putih "China: Demokrasi itu Kerja."

Poin utama dari lembar buku tersebut dibagian IV adalah, hak rakyat yang luas. Penjelasan poin itu disebutkan bahwa kekuatan politik China tidak terkait status pribadi, kekayaan atau hubungan sosial.

Dalam teks tersebut, yang diplublikasikan oleh Xinhua, rakyat menikmati hak untuk mengawasi urusan negara dan sosial. Rakyat juga berhak memberi kritik dan saran kepada lembaga negara dan pegawa negeri.

"Mereka (rakyat China) menikmati kebebasan berbicara, pers, berkumpul, berserikat, prosesi, demonstrasi, dan keyakinan agama."

Meski dalam teks itu dijelaskan rakyat memiliki kebebasan, termasuk beragama, tapi dalam berbagai laporan media internasional, China telah melakukan penindasan terhadap etnis muslim Uyghur minoritas yang ada di Xinjiang. Beberapa negara bahkan menyebut tindakan Beijing adalah genosida.

Poin kedua di bagian IV 'Demokrasi itu Kerja', dijelaskan bahwa pemerintah Beijing menerapkan dan memperluas partisipasi demokrasi. Konsep demokrasi disebut telah lama mengakar di benak masyarakat.

Kalimat pembukanya "Jika rakyat disadarkan hanya untuk mencoblos (memilih) tetapi kemudian menjadi tidak aktif, itu bukanlah demokrasi sejati. Jika rakyat ditawari harapan besar selama kampanye pemilu tetapi tidak memiliki suara setelahnya, itu bukanlah demokrasi sejati."

Karena itu, China mengklaim telah memperluas partisipasi demokrasi di kalangan rakyatnya. Bahkan perluasan itu juga termasuk ke saluran daring. Rakyat bisa menyalurkan aspirasinya lewat jaringan internet seperti petisi daring, "kotak surat pemimpin" dan hotline layanan pemerintah.

Rakyat tetap bisa memberikan saran dan kritik serta aspirasi kepada para pemimpinnya setelah mereka mengikuti proses pemilihan. Pengambilan keputusan pemerintah, juga disebut dilakukan secara demokratis. Aspirasi dan suara rakyat China dapat menjadi pedoman prinsip dan kebijakan partai dan negara. 

Bagi China, demokrasi yang diterapkan di negaranya telah berjalan secara paralel dengan pemerintahan nasional. Kemajuan dalam demokrasi dan modernisasi pemerintahan nasional saling bergantung dan saling memperkuat.

Dengan tata kelola nasional yang efisien, China telah meningkatkan sistem, kapasitas dan efisiensi pemerintahan nasional. Rakyat yang memiliki hak dipilih atau memilih, telah membentuk negara yang kekuasaannya ditangan rakyat. Dengan begitu, rakyat adalah pembangun dan penerima manfaat dari demokrasi.

Rakyat memanfaatkan kebijaksanaan dan kekuatan mereka sendiri untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan membuat negara kuat. Aspirasi rakyat diakomodasi secara kooperatif dan efektif oleh departemen yang bertanggung jawab, melalui kolaborasi dan sinergi kegiatan.

Dijelaskan, demokrasi di China selalu mengutamakan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Demokrasi di Cina berarti pembangunan yang berpusat pada rakyat yang sepenuhnya memobilisasi inisiatif rakyat, mengandalkan kekuatan mereka, dan memastikan bahwa semua mendapat manfaat.

China mengatakan bahwa demokrasi yang diterapkan di negaranya adalah model demokrasi yang membangun konsensus dan tidak menciptakan keretakan serta konflik sosial. Demokrasi China menjaga kesetaraan dan keadilan sosial dan tidak melebarkan kesenjangan sosial demi kepentingan pribadi.

Pencapaian yang saat ini diraih oleh China, telah menempatkan penduduknya pada kebebasan yang belum pernah tercapai sebelumnya.

"Kebebasan pribadi telah berkembang ke tingkat yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam beberapa ribu tahun sejarah. Kreativitas dan potensi inovasi telah sepenuhnya dilepaskan, dan orang-orang menikmati kebebasan berbicara dan mobilitas."

Sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia, sekitar 1 miliar orang menjelajahi internet setiap harinya untuk mengakses berita, berkomuniasi dengan orang lain dan mengekspresikan pandangannya. Orang-orang juga bebas bepergian ke seluruh negeri.

China menyebut bahwa negaranya telah jadi masyarakat yang terbuka dan bebas serta memelihara ketertiban dan stabilitas. China juga mempromosikan persatuan dan harmoni. "Demokrasi rakyat adalah pendorong sekaligus pelumas bagi kemajuan sosial China."

Dalam sistem demokrasi, rakyat di sebuah negara akan memilih wakilnya dan wakil tersebut menjadi penguasa. Tapi sebagai penguasa, seseorang harus diawasi agar dalam mengatur negara tidak sembrono dan sewenang-wenang. Karena itu ada sistem pengawasan yang berlaku.

Dalam buku putih demokrasi China, poin kelima atau terakhir dalam bagian IV Demokrasi itu Kerja, dijelaskan bahwa kekuasaan, pelaksanaannya, pembatasannya dan pengawasannya didasari dengan hukum.

"Kekuasaan ditentukan oleh hukum, dan diatur, dibatasi, dan diawasi dengan cara hukum, untuk memastikan kekuasaan itu dilaksanakan secara transparan."

Instruksi partai kepada semua lembaga dan organ pemerintah adalah untuk bertindak disiplin sesuai aturan dan mengikuti prosedur-prosedur undang-undang. Jika pelanggaran dilakukan, peradilan telah menjadi lebih transparan untuk menghukumnya.

Pada bagian ini, korupsi dibahas secara khusus. Korupsi disebut adalah musuh bebuyutan demokrasi rakyat. Disebutkan bahwa tidak ada toleransi yang ditunjukkan dalam perang melawan korupsi

"China akan terus memberlakukan batasan ketat, mempertahankan sikap keras dan pencegahan jangka panjang, dan menghukum mereka yang menerima suap dan mereka yang menawarkannya. Tidak ada kasus korupsi yang lolos dari penyelidikan dan tidak ada pejabat korup yang akan lolos dari hukuman."

Dari lima penjabaran Demokrasi itu Kerja, dasar utama yang digunakan menurut dokumen tersebut adalah sosialisme. Demokrasi di China disebut sebagai demokrasi rakyat.

Demokrasi rakyat itu menggunakan dua model demokrasi yang diintegrasikan, yakni demokrasi elektoral dan demokrasi konsultatif. Seluruh prosesnya, disebutkan memiliki karakteristik khas Cina.

Kerangka kelembagaan yang sehat, diatur berdasarkan landasan bahwa China adalah negara sosialis yang diatur oleh kediktatoran demokrasi rakyat, yang dipimpin oleh kelas pekerja dan berdasarkan aliansi pekerja serta petani.

Di dokumen Demokrasi itu Kerja, dijelaskan bahwa negara itu tidak diperintah dengan sistem satu partai melainkan multi-partai yang saling bekerja sama. Meski multi-partai, tidak ada partai oposisi di China.

Selain partai komunis China (CPC), ada partai lain yakni partai Revolutionary Committee of the Chinese Kuomintang, China Democratic League, the China National Democratic Construction Association, the China Association for Promoting Democracy, the Chinese Peasants and Workers Democratic Party, the China Zhi Gong Party, the Jiusan Society, and the Taiwan Democratic Self-Government League.

Di bagian terakhir buku putih China: Demokrasi itu Kerja, dijelaskan bahwa model demokrasi itu beragam. Dan satu model demokrasi suatu negara belum tentu sesuai jika diterapkan di negara lain.

China memiliki ciri khas demokrasinya sendiri dan tidak ingin mempraktikkan atau menduplikasi demokrasi yang dipahami oleh Barat karena tidak sesuai dengan masyarakatnya. Di bagian akhir, buku putih itu juga memberi kritik pada demokrasi Barat.

"Prinsip-prinsip Satu Orang, Satu Suara dan persaingan partai yang mendasari sistem pemilihan Barat disebarkan oleh mereka sebagai satu-satunya kriteria demokrasi. Beberapa negara mengeksploitasi demokrasi sebagai alat politik."